Mensos Temukan Ketidaksesuaian Nilai Bantuan Sembako

KOTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengunjungi Kota Pekalongan untuk memantau penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako kepada keluarga penerima manfaat (KPM), Selasa (27/7/2021) siang.

Mensos langsung blusukan ke rumah KPM penerima BST dan BPNT/Program Sembako di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara, di dua lokasi berbeda, yakni di Gang 12 dan Kampung Bugisan. Kepada setiap KPM yang ditemui, ia selalu mengecek kesesuaian bantuan, baik dari jumlah, kualitas barang, ketepatan sasaran, dan aspek pemenuhan hak-hak KPM.

Dari pantauannya tersebut, Mensos Risma menyatakan dirinya masih menemukan adanya selisih atau ketidaksesuaian antara nilai BPNT yang senilai Rp200 ribu dengan harga komoditas sembako berupa beras, daging, telur, maupun sayuran yang diterima penerima manfaat.

Menurutnya, per paket bantuan sembako itu nilainya Rp200 ribu. Namun dari penghitungannya, Risma menilai dari bantuan itu tidak sampai Rp200 ribu.

"Memang ini ada masalah di bantuan sembako, dimana memang penerima manfaat ini, bukan hanya di sini, termasuk di beberapa daerah yang saya kunjungi, menurut saya ada ketidaksesuaian antara yang harusnya diterima (senilai) Rp200 ribu dengan barang yang mereka dapat," kata Risma, didampingi Wali Kota Pekalongan H Afzan Arslan Djunaid.

Pada kesempatan tersebut, Risma menyampaikan bahwa ke depannya para penerima manfaat bisa belanja dimana saja, tidak hanya di e-warong, dan belanja barang sesuai dengan yang dibutuhkan. Penerima manfaat bisa menentukannya sendiri. Selain itu, dia menegaskan bahwa BPNT tidak boleh diterimakan sudah dalam bentuk paket.

"Karena memang gak boleh aturannya, oh bentuknya sama, paket, itu gak boleh. Aturannya begitu, tidak boleh memaketkan, dan sebagainya. Sehingga para penerima manfaat, misalnya dia tidak bisa makan telur karena alergi, dia bisa beli daging," tegas Risma.

Risma mengungkapkan ke depannya para penerima manfaat bisa belanja dimanapun dengan teknologi yang sudah disiapkan. Kementerian Sosial dapat bantuan dari Bank Indosia dan dibantu pengawasannya oleh OJK, untuk bagaimana menggunakan alat yang mereka (penerima manfaat) bisa gunakan belanja dimanapun.

"E-warong nanti akan bersaing dengan warung biasa. Dia nanti harganya bisa bersaing. PM (penerima manfaat) bisa memilih, tidak hanya di e-warong. Dia juga tahu menerimanya berapa. Sekarang, terutama yang tua-tua tidak tahu, dia menerima beras, tetapi tidak tahu itu nilainya berapa," imbuh Risma.

Mensos Risma meminta semua pihak untuk mengawal penyaluran bansos dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran. Mensos juga mengajak jajaran Forkompimda Kota Pekalongan dan masyarakat setempat untuk bersama-sama memutuskan mata rantai pandemi.

Secara umum, penyaluran bantuan sosial di Kota Pekalongan sendiri dinilai cukup menggembirakan. Alokasi penerima BST Kota Pekalongan sebanyak 13.990 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), per 26 Juli jam 24.00, telah disalurkan untuk sebanyak 12.180 KPM (87,06%).

Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 3.438 KPM telah salur sebanyak 3.176 (92,38%). Kemudian untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako pada Mei Juni sebanyak 18.054 KPM dan telah disalurkan kepada 17.365 KPM (96,1%).

Sementara itu, salah seorang penerima manfaat BPNT, Rahayu, warga Kampung Bugisan RT 01 RW 01, Kelurahan Panjang Wetan, menceritakan baru kali ini bantuan yang diberikan berupa paket yang berisi beras, 1,5 kg daging ayam, 1 kg kentang, 1 kg telur ayam, bumbu (bawang dan cabai).

"Biasanya tidak paket tapi sesuai kebutuhan kami. Harganya juga sesuai, saya memahami kalau harga sembako juga naik turun tiap bulannya," terang Rahayu.

Sumber: