Dana Bawaslu Dirasionalisasi

"Kami akan mendorong masyarakat menjadi bagian yang mengawasi. Harapannya potensi pelanggaran bisa ditekan, sehingga menghasilkan Pilkada yang sesuai harapan," ujar dia.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan Ahmad Dzul Fahmi, menerangkan, dari total anggaran itu 65 persen untuk honorarium pengawas di tingkat kecamatan, desa, dan pengawas di TPS. Menurutnya, 35 persen sisanya untuk pengawasan, pengadaan logistik, dan sebagainya, termasuk rekrutmen pengawas dan bintek, sosialisasi pengawasan partisipasi dan lainnya. (ap5)

Sumber: