Puluhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Tak Terdata

KOTA - Wali Kota Pekalongan, M Saelany Machfudz mengukuhkan pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) periode 2019-2023, Selasa (17/12) di Ruang Jetayu. Mantan wakil wali kota Pekalongan, Abu Almafachir, ditunjuk sebagai ketua LKKS bersama dengan jajaran kepengurusan lain yang terdiri dari tokoh masyarakat dan pengurus Lembaha Kesejahteraan Sosial (LKS).

Dalam sambutan pertamanya usai dikukuhkan, Almafachir mengatakan bahwa di Kota Pekalongan masih banyan LKS yang belum terdata. Baik yang dalam bentuk kelembagaan maupun yang dikelola oleh masyarakat. Hal tersebut akan menjadi salah satu fokus kerja LKKS usai dikukuhkan.

"Masih banyak kegiatan sosial di masyarakat yang belum diketahui. Bisa puluhan bahkan hampir 100. Ini akan kami coba gali. Mungkin ada lembaha sosial yang belum terdaftar, atau ada masyarakat yang membina anak yatim dengan jumlah cukup banyak. Ini yang akan kami bantu agar terdaftar sebagai LKS karena mereka juga perlu diperhatikan," tuturnya.

Dia juga mengingatkan kepada seluruh pengurus bahwa tugas menjadi pengurus LKKS merupakan tugas yang berat, meskipun awalnya terlihat ringan. Karena LKKS berperan membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan sesuai dengan sasaran dan tepat arahnya. "Untuk itu kami minta pengurus LKKS betul-betul dapat bekerja keras. Jangan sampai dilantik terus hilang," pesannya.

Wali Kota Pekalongan, M Saelany Machfudz berharap agar keberadaan LKKS mampu menjadi pilar organisasi sosial kemasyarakat dan menjadi mitra pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapannya, angka kemiskinan di Kota Pekalongan dapat semakin menurun.

Wali Kota menambahkan, saat ini bantuan yang diberikan baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk warga kurang mampu sudah sangat luar biasa. Namun yang menjadi permasalahan, pemerintah belum memiliki satu data tentang jumlah warga miskin yang berhak menerima bantuan.

"Sehingga bantuan yang diberikan ini sangat tidak tepat sasaran. Sehingga saya meminta, tidak bisa ditawar lagi akhir tahun ini harus sudah ada satu data kemiskinan terpadu. Karena bantuan ini sudah luar biasa. Jika datanya sudah benar dan bantuan tepat sasaran maka saya yakin kemiskinan bisa menurun drastis," katanya.

Untuk itu, perbaikan data menjadi PR bersama Pemerintah Kota Pekalongan bersama instansi terkait lainnya. Hadirnya LKKS juga diharapkan wali kota dapat menjadi satu alternatif untuk pendampingan dalam rangka penyaluran bantuan yang tepat sasaran.(nul)

Sumber: