Realisasi BLT Dinilai Rentan Masalah

*Banyak Data Tak Akurat
*Kades Sering jadi Sasaran Kritik Warga

TIRTO - Pemerintah memutuskan skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai opsi untuk menanggulangi warga miskin yang terdampak Covid-19. Meski cukup membantu, namun program itu juga menyisakan masalah di sekitar data penerima yang kadang tak akurat, sehingga kepala desa garda terdepan paling rentan menjadi sasaran kritikan warganya.

Permasalahan ini juga disampaikan Kades Wuled, Kecamatan Tirto, Wasduki. Menurutnya, kebijakan Menteri Desa yang merealokasi dana desa (DD) untuk membantu warga terdampak Covid-19 pada praktiknya tidak mudah direalisasikan.

"Kenyataannya di lapangan begitu rumit dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Keadaan di setiap desa memiliki perbedaan yang sangat mencolok, tidak bisa dipukul rata. Sebab setiap desa memiliki keunikan sendiri, baik sebagai satuan sosial maupun karakter individunya," terangnya kepada Radar, Selasa (5/5/2020), di kantornya.

Sebagai pimpinan paling bawah dalam struktur pemerintahan, kepala desa berhadapan langsung dengan permasalahan yang ada di lapangan. Mereka sering menjadi sasaran keluhan dan bahkan protes warganya. "Teman sejawat, baik perangkat desa maupun sesama kades juga banyak yang mengeluhkan penanggulangan Covid-19 ini, wabil khusus penanganan dampak sosial ekonominya," ujar Wasduki.

Seperti diketahui, Kemendes menetapkan besaran alokasi DD untuk penanggulangan corona ini sebesar 30 sampai 35%. Nilai tersebut dinilai tak cukup untuk program bantuan sosial ke warga. "Sebaliknya, justru akan memicu terjadinya gejolak sosial di masyarakat yang lebih parah," tandasnya.

Di sisi lain, besaran bantuan yang akan diterima warga dari Kemensos juga tidak terlalu banyak & tidak sedikit yang salah sasaran. Akibatnya, sulit bagi kades menanggulangi masalah di lapangan.

"Kami benar-benar tak berdaya. Sebab, pada kenyataannya, tak sedikit warga yang dalam kategori mampu justru mendapatkan bantuan. Sementara, yang tergolong kurang mampu justru tidak mendapatkan bantuan apa-apa. Ini sangat miris. Membuat kami yang berada di garda terdepan bertanya-tanya sekaligus terheran-heran,bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ada kesalahan data atau bagaimana?," keluhnya.

Diakui Wasduki, pihaknya sering menerima kritik pedas dari warga. Sebagian bahkan menuding kadeslah yang mempermainkan data, sehingga diminta bertanggung jawab. Padahal, lanjut dia, kades dan perangkat sendiri bingung bagaimana data penerima yang ditetapkan pemerintah jauh dari apa yang diperkirakan pemerintah dan masyarakat desa.

"Saya kira, masyarakat juga sudah sangat cerdas menyikapi persoalan data penerima bantuan. Saya sangat menghargai pandangan warga kami. Sebab, di desa, kami masih terbiasa dengan sikap untuk saling menghargai dan menghormati serta saling perhatian satu sama lain. Pola hidup gotong royong masih dijunjung tinggi. Mustahil, jika mereka tidak memperhatihan tetangga. Mustahil jika warga kami tidak tepo seliro," jelasnya.

Dengan keadaan tersebut, kata Wasduki, para kades berharap Bupati, Gubernur hingga pemerintah pusat mau mendengar keluh kesah mereka. "Jangan sampai, apa-apa yang sudah baik di masyarakat kami, mendadak rusak hanya karena meributkan soal bantuan yang tak tepat sasaran," tegasnya.

Lebih jauh, Wasduki mengkhawatirkan kondisi tersebut jika berlarut-larut akan memicu gejolak sosial, meningkatkan potensi kriminalitas di desa. Situasi itu menurutnya perlu dikendalikan agar tidak terjadi.

"Kami tidak kuasa mengendalikannya jika tingkat kriminalitas itu tiba-tiba meningkat tajam karena masalah perut. Degradasi moral dan etika pun bisa saja terjadi. Apa yang ingin dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini pun bisa hancur seketika. Semoga saja itu tidak terjadi. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita dari keburukan yang demikian," harap Wasduki.

Sebagai langkah kecil, Wasduki justru menyarankan agar DD sepenuhnya digunakan untuk membantu semua warga desa, utamanya meringankan beban kehidupan sehari-hari di tengah pandemi. "Caranya, jangan dalam skema BLT. Jadi uang DD digunakan untuk membeli sembako, lalu dibagikan kepada seluruh warga terdampak. Ini jauh lebih aman dan tak memicu masalah," pungkasnya. (jun)

Sumber: