UNBK, SMP akan Pinjam Komputer dari SD
10 Komputer UNBK Rusak
Dinas Pendidikan Kota Pekalongan berencana akan memobilisasi komputer yang ada di SD untuk dipinjamkan sementara ke SMP dalam rangka pelaksanaan UNBK. Peminjaman tersebut dilakukan karena ada 10 komputer klien dan 1 komputer server mengalami kerusakan akibat kebanjiran. Dindik sebenarnya siap untuk mengadakan kembali komputer pengganti namun batas waktu yang ada tidak mencukupi.
Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi C DPRD Kota Pekalongan dengan Dinas Pendidikan, Rabu (13/2). Ada beberapa tema yang dibahas dalam rapat kerja tersebut, salah satunya terkait persiapan UNBK. Seperti diketahui, saat banjir akhir Januari lalu sebanyak 40an komputer yang akan digunakan untuk UNBK terendam banjir. Setelah dicek, hanya 10 komputer klien dan 1 komputer server yang dinyatakan tak dapat digunakan.
"Mengenai persiapan untuk pelaksanaan UNBK, semuanya insya Allah siap. Kemarin sempat muncul kekhawatiran besar karena banjir yang mengakibatkan puluhan komputer terendam. Tapi ternyata setelah dicek kerusakannya tidak seberapa dan hanya 10 komputer dan 1 server yang tidak bisa digunakan," tutur Kepala Dinas Pendidikan, Suroso yang ditemui usai rapat kerja.
Sebenarnya, lanjut Suroso, pihaknya siap untuk mengadakan kembali komputer pengganti dengan dana FOP. Namun yang menjadi kendala adalah pengadaan tidak bisa dilakukan secara cepat. Sedangkan ada batas waktu dimana pada 22 Februari mendatang komputer yang akan digunakan untuk UNBK harus sudah siap di sekolah.
"Tapi kami sudah ada solusi, akan dipinjamkan dari SD. Ada 40 komputer di SD yang akan dimobilisasi ke SMP untuk digunakan UNBK," jelasnya.
Sebelumnya saat menyampaikan penjelasan dalam rapat kerja, Suroso menjelaskan bahwa UNBK tahun ini akan diikuti oleh 5.219 peserta. Tahun ini, seluruh SMP akan menggelar UNBK secara mandiri dengan komputer masing-masing. Tahun lalu dikatakan Suroso, sejumlah SMP masih meminjam komputer dari SMA dan SMK karena jumlah komputer yang ada belum mencukupi.
"Untuk UNBK tahun ini semuanya mandiri. Tidak ada SMP atau MTs yang digabung karena semua sudah mandiri dan bisa menggelar UNBK di sekolah masing-masing," katanya.
Anggota Komisi C DPRD Kota Pekalongan, Aji Suryo menanyakan terkait persiapan tim IT dari Dinas Pendidikan jika terjadi gangguan dalam pelaksanaan UNBK. Aji juga memberikan masukan agar tenaga IT dibagi dalam beberapa zona agar dapat bergerak cepat untuk menyelesaikan jika terjadi masalah teknis pada komputer saat pelaksanan UNBK.
"Tenaga IT akan lebih baik jika dibagi dalam zonasi sehingga ketika terjadi permasalahan bisa bergerak cepat dan ditangani oleh tim yang berada di zona terdekat," katanya.
Selain membahas tentang persiapan UNBK, dalam rapat kerja tersebut juga dibahas mengenai pelaksanaan BTQ di SMA dan SMK setelah berpindah kewenangan serta terkait informasi tentang lima hari sekolah. Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan, Sudjaka Marta mengatakan bahwa ada beberapa permasalahan yang dalam rapat kerja tersebut.
"Tadi sudah dibahas tentang persiapan UNBK. Mengenai komputer yang rusak dan dalam pengadaan terbatas waktu maka akan dipinjam dulu dari SD. Jadi untuk UNBK sudah tidak ada masalah. Kemudian untuk masalah BTQ di SMA SMK kita berharap agar dapat dipertahankan dengan dana mandiri karena jumlahnya tidak banyak," jelas Anton, sapaan akrabnya.
Selanjutnya tentang adanya keluhan pungutan di sekolah negeri, dikatakan Anton semua pihak harus memahami dan mentaati bahwa ada larangan pungutan di sekolah negeri.
"Sudah ada surat dari kepala dinas tanggal 31 Januari untuk larangan pungutan apapun metodenya. Ini kami harapkan bisa diterapkan karena saya rasa untuk sekolah negeri sudah cukup fasilitasi anggarannya," tandas Anton. (nul)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
