Anggota DPRD Ajak Perwakilan Pusat Tinjau Kawasan Mangrove

KOTA PEKALONGAN - Kota Pekalongan kembali mendapat atensi dari pemerintah pusat. Setelah beberapa proyek besar untuk penanganan banjir dan rob serta pembangunan wisata air, kini pemerintah pusat akan memberikan perhatian kepada kawasan mangrove di pesisir Kota Pekalongan.

Hal itu terungkap usai adanya kunjungan tim dari pemerintah pusat yang diwakili Kepala Pokja Perencanaan Restorasi Gambut dan Rehabitasi Mangrove dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Noviar, bersama jajaran pejabat lain seperti perwakilan dari TNI AL, perwakilan Jam'iyyah Ahlith Thoriqoh al-Mu'tabaroh an-Nahdliyyah (JATMAN), perwakilan pegiat lingkungan, perwakilan pemerintah provinsi dan perwakilan dari Undip Semarang.

Kehadiran tim tersebut diawali dari rencana awal penanaman mangrove oleh TNI AL di pesisir Kota Pekalongan. Program tersebut diinisiasi oleh anggota DPRD Kota Pekalongan dari Fraksi PKB, Idi Amin bersama dengan perwakilan Mabes TNI AL, Kolonel Arwani.

"Awalnya ada rencana saat HUT TNI akan dilakukan penanaman 1.000 mangrove di pesisir Kota Pekalongan. Dari situ kemudian ada tim yang berkunjung melihat kondisi di sini dan ternyata tidak bisa menanam sekarang karena ketinggian air laut yang sudah satu meter di atas permukaan tanah pesisir. Dari situlah kemudian tim menyimpulkan perlu ada treatment-treatment tertentu yang harus dilakukan terlebih dahulu," tutur Anggota DPRD Kota Pekalongan, Idi Amin.

Dia menjelaskan, setelah tinjauan lapangan tim kemudian ditemui oleh Wali Kota Pekalongan, A Afzan Arslan Djunaid untuk menyampaikan paparan hasil tinjauan. Dari pertemuan itu, lanjut Idi Amin, Wali Kota juga memaparkan bagaimana kondisi pesisir, khususnya tanaman mangrove yang ada di sana. "Hasilnya disepakati harus ada penanganan terlebih dulu. Yang sudah dipastikan harus dilakukan yakni pembuatan pemecah gelombang dan ini yang akan dilakukan di awal," tambahnya.

Menurut Idi Amin, jika dipaksanakan ditanam saat ini maka akan sia-sia. Jikapun harus ditanam, maka dibutuhkan adanya guludan yang biayanya tidak murah. "Kalau dipaksakan bisa-bisa hanya buang-buang anggaran saja. Sehingga akan disusun penanganan secara bertahap dengan tujuan utama memperbaiki kondisi pesisir untuk pengembangan mangrove," jelasnya.

Munculnya berbagai ide dari pemerintah pusat, kemudian disambut baik oleh Wali Kota. Karena menurut Idi Amin, apa yang menjadi bahan kajian Pemkot terkait kondisi mangrove sesuai dengan program dari pemerintah pusat. Hanya saja, selama ini Pemkot tak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan pembenahan-pembenahan.

"Sehingga ini seperti gayung bersambut. Pemerintah pusat memang mempunyai perhatian khusus untuk urusan ini dengan dibuktikan adanya BRGM. Apa yang menjadi program dari BRGM ternyata juga sudah menjadi kajian di sini sehingga ini ketemu. Pemerintah pusat sudah berjanji akan melakukan berbagai treatment untuk membenahi kondisi pesisir Kota Pekalongan utamanya untuk kawasan mangrove ini," kata Idi Amin.

Dia juga mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat yang bergerak cepat dan turun langsung ke lapangan. Dari sana kemudian muncul beberapa program yang akan diaplikasikan demi mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih baik lagi.(nul)

Sumber: