Angka Kemiskinan Optimis di Angka 8 Persen

**Target Angka Kemiskinan di 2021
**Pemkab Gelar Musrenbang Virtual

KAJEN - Di tengah wabah Covid-19, Pemkab Pekalongan tetap menargetkan angka kemiskinan di angka 8 persen di tahun 2021. Padahal, di tengah situasi pandemi saat ini rentan muncul orang miskin baru.

"Target di angka 8 persen untuk angka kemiskinan saya kira menjadi kerja keras kita, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini banyak muncul rentan miskin yang harus diantisipasi. Termasuk dalam konteks membangun jaring pengaman sosial dan ekonomi," ujar Kepala Bappeda dan Litbang Yulian Akbar, usai Musrenbang di Aula Lantai 1 Setda, Rabu (1/4/2020).

Akbar menyatakan, program prioritas di tahun 2021 tetap linier dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jateng, yakni percepatan jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Menurutnya, untuk angka pengangguran Kabupaten Pekalongan masih di bawah provinsi, yakni sekitar 4 persen, meskipun angka pengangguran naik tipis. Untuk menekan angka pengangguran, salah satu konsen pemkab adalah akan mendorong berdirinya kawasan industri. "Pembangunan IPM juga kami fokuskan. Kita akan menargetkan naik kelas, tidak lagi di angka 69 tapi di angka 70 ke atas," ujar dia.

Menurutnya, pelaksanaan Musrenbang tetap dilakukan dengan mengacu pada surat Mendagri pada tanggal 21 Maret yang tetap mengharuskan ada Musrenbang, karena itu sebuah siklus perencanaan dan penganggaran. Musrenbang seharusnya dilakukan pada bulan Maret, namun karena ada pendemi maka diundur waktu pelaksanaannya.

"Kita patuhi aturan. Pelaksanaannya tentu dengan mematuhi protokol kesehatan, sosial dan phyisical distance juga dipenuhi. Kita harapkan berproses. Kita tetap patuhi aturan regulasi. Tanggal 30 Juni adalah batas terakhir tentang penetapan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja pemda tahun 2021. Diskusinya cukup menarik karena ini dinamikanya luar biasa terkait dengan pandemi ini.
Beberapa indikator juga kita sesuaikan seperti di pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan IPM," kata dia.

MUSRENBANG VIRTUAL
Sementara itu, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menyatakan, Musrenbang kali ini dilakukan secara virtual atau menggunakan video conference di tiap dapil dan diikuti sejumlah elemen masyarakat. Tujuannya, lanjut Bupati, menyiapkan rencana pembangunan untuk tahun 2021. "Ini tahun terakhir atau RPJMD yang kelima visi misinya. Meskipun ada kendala wabah corona, prinsip perencanaan pembangunan kita tetap mengacu pada RPJMD," ujar Bupati.

Dikatakan, indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan IPM semuanya sudah diukur. "Mudah-mudahan pada tahun 2021 bisa tercapai," tandasnya.

Ditandaskan, dalam Musrenbang itu penekanan
lebih dalam adalah dampak wabah corona. "Pertama kita mewaspadai para pendatang, para pemudik ini harus diantisipasi. Kades bekerjasama dengan tim kesehatan di desa masing-masing untuk mengantisipasi pemudik," kata Bupati.

Ditandaskan, desa siaga corona diberlakukan di seluruh desa di Kabupaten Pekalongan. "Jumlah pemudik sampai hari ini 12 ribu lebih. Ini angka cukup tinggi dan jika tidak diantisipasi karena berasal dari daerah merah maka akan mengkhawatirkan. Tapi pada prinsipnya Insya Allah masyarakat sudah siap," ujarnya.

Selain antisipasi pemudik, penekanan selanjutnya adalah dampak ekonomi akibat wabah corona, dan hal ini menjadi konsen kabupaten.
"Hari ini kita mengirimkan blangko ke kades untuk mendata warga desa yang secara ekonomis terdampak paling parah," ujar dia.

Menurutnya, prioritas pertama adalah para penyandang disabilitas. Prioritas kedua, kata dia, orang miskin baru. "Saudara saudara kita karena faktor pembatasan wilayah tidak bisa bekerja maksimal," katanya.

Selanjutnya, prioritas ketiga adalah para perantau yang menjadi tulang punggung keluarganya, karena mereka pulang dini sehingga tidak membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. "Ini lah yang akan kita sigi, nanti ketemunya berapa, nanti akan kita sinergikan kebijakan dari pemprov dan pemkab dan mengacu kebijakan yang diputuskan pemerintah pusat. Jadi bersifat kolaboratif. Program penanggulangan dampak sosial kemiskinan ini," ujar Bupati. (had)

Sumber: