Bansos Covid-19 Disalurkan, Ekonomi Masyarakat Tetap Tumbuh

JELASKAN - Wali Kota Pekalongan, HM Saelany Machfudz SE memberikan penjelasan terkait penyaluranbantuan Covid-19 dalam acara Teras Wali Kota, kemarin.

KOTA - Sejak berbagai bentuk bantuan sosial disalurkan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19, kondisi ekonomi masyarakat Kota Pekalongan tetap tumbuh karena daya beli masyarakat terjaga. Dalam acara Teras Wali Kota terkait Penyaluran Bantuan Sosial, Wali kota, HM Saelany Machfudz SE mengatakan bahwa untuk melindungi masyarakat yang terdampak pandemi, Pemkot telah menyalurkan berbagai bantuan sosial baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kota Pekalongan, CSR/ Swasta dan pihak lainnya.

Berbagai upaya kebijakan dalam percepatan penanggulangan Covid-19 ini dengan mengalokasikan anggaran dalam penyediaan bantuan kesehatan dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial akibat Covid-19. "Pemberian bantuan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap warga, saya telah berupaya melakukan penyaluran bantuan JPS kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dengan tepat sasaran," tegasnya.

Wali Kota menyebutkan, penyaluran bantuan sosial tersebut sudah dikoordinasikan sebaik mungkin melalui verifikasi data antara Dinas Sosial setempat, para lurah dan Ketua RT/RW di masing-masing wilayah penerima. "Bantuan JPS dari Pemkot sendiri berupa uang tunai sebesar Rp600 ribu untuk tiga bulan telah kami salurkan sejak Bulan Mei lalu secara bertahap. Bantuan tersebut diperuntukkan untuk membantu warga terdampak Covid-19 bukan PNS, pensiunan PNS, TNI/POLRI, pegawai BUMD, BUMN maupun kalangan warga mampu. Alhamdulillah dalam pelaksanaan penyaluran sudah terkoordinasi dengan baik," ucapnya.

*27 Paket Jogo Tonggo Kit Disalurkan
Pemkot juga telah menerima bantuan 27 paket Jogo Tonggo Kit dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Paket bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Seksi Pelayanan Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) Wilayah Semarang Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dr Elhamangto Zuhdan MKM didampingi Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, M Soleh kepada perwakilan lurah yang ada di Kota Pekalongan di Ruang Amarta Setda setempat.

Paket Jogo Tonggo Kit untuk setiap kelurahan berisikan APD Sipil 10 set, sepatu boots 10 pasang, sarung tangan 10 pasang, spryer otomatik 1 buah, masker kain 1000 pcs, handsantizer 50 L, disinfektan 30 L, thermogun satu buah, buku-buku petunjuk teknis (modul) satu paket dan tas satu buah dengan total nilai Rp8.040.000.

Wali Kota menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan bantuan Jogo Tonggo Kit kepada Kota Pekalongan sebanyak 27 paket untuk 27 kelurahan. "Atas nama Pemerintah Kota Pekalongan, kami mengucapkan terimakasih atas bantuan Jogo Tonggo Kit yang telah diserahkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pasalnya, pandemi Covid-19 yang telah terjadi memberikan dampak yang besar di kehidupan masyarakat di segala sektor. Namun, Alhamdulillah untuk Kota Pekalongan sendiri menjadi salah satu kota di Jawa Tengah yang dampak Covid-19 nya paling rendah," tuturnya.

Wali Kota menyampaikan, Satgas Jogo Tonggo merupakan gerakan berlandaskan solidaritas masyarakat di tingkat bawah untuk saling menjaga satu sama lain dalam segala hal khususnya pencegahan Covid-19 ini yang melibatkan seluruh elemen tingkatan pemerintah mulai dari pemerintah provinsi, walikota/bupati, camat, lurah, hingga ketua RT/RW dan sebagainya.

"Sehingga dalam pelaksanaan pencegahan Covid-19 ini dapat terkoordinasi dengan baik, dimana Satgas Jogo Tonggo ini diketuai oleh Ketua RW setempat dibantu RT dan tim kesehatan, keamanan dan lainnya. Dalam pelaksanaan Jogo Tonggo mencakup Jaring Pengaman Sosial dan Jaring Pengaman Keamanan (meliputi sosial pendataan dan pemantauan warganya) serta Jaring Pengaman Ekonomi yang bertugas memastikan tidak ada satu pun warga yang kelaparan selama wabah dan kegiatan ekonomi berjalan dengan baik sesuai prokol kesehatan. Diharapkan setiap warga selalu menengok tetangga kiri dan kanan, jika ada yang kesusahan segera lapor Ketua RW untuk dicari solusi bersama-sama," katanya.

Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Sri Ruminingsih SE MSI menambahkan, dari 99 ribu KK di Kota Pekalongan, sebanyak 81 ribu atau 82% KK warga Kota Pekalongan terbantu adanya bantuan-bantuan sosial yang telah disalurkan dalam rangka meredam dampak Covid-19 khususnya di bidang ekonomi.

"Kami melalui DinsosP2KB sudah menginstruksikan kepada para perangkat kelurahan dalam penyaluran bantuan wajib mematuhi protokol kesehatan dan langsung memantau bahwa yang mendapatkan bantuan itu sesuai KK yang bersangkutan yang sudah ada di database," imbuh Sekda.

Sementara itu Plt Kepala DinsosP2KB, Ir Budiyanto MPi MHum menjelaskan, pihaknya beserta jajaran sudah berusaha untuk melakukan verifikasi data dengan baik dan benar agar tidak ada data penerima yang tumpang tindih menerima bantuan double (overlapping). Terkait penerima bantuan JPS dari Pemkot Pekalongan ada 33.086 KK yang menerima dimana 14 ribu diantaranya mengembalikan bantuan tersebut hingga tahap II ini.

"Data usulan dari RT/RW yang diteruskan ke kelurahan kami cocokan kembali, apakah yang bersangkutan sudah mendapatkan bantuan atau belum, berhak atau tidak. Kami koreksi kembali melalui aplikasi Covid-19 bekerjasama dengan Dinas Kominfo untuk mencegah data ganda penerima bantuan. Di aplikasi tersebut, jika nama KK yg dimasukkan ke database sudah pernah mendapatkan bantuan akan otomatis tertolak
(direject) oleh sistem," pungkas Budiyanto. (dur)

Sumber: