Banyak Permasalahan Muncul di Musrenbang
**Di Berbagai Bidang
KESESI - Berbagai permasalahan mencuat dalam Musrenbang tingkat kecamatan di Aula Kecamatan Kesesi, Senin (10/2/2020). Pihak Kecamatan Kesesi pun membuat inovasi untuk memotret persoalan di desa dengan membuat film pendek.
Camat Kesesi Ajied Suryo Pratondo menyatakan, film pendek itu akan dibagikan ke OPD terkait dan Dewan. Sehingga diharapkan program prioritas di tingkat desa yang ada di Kecamatan Kesesi bisa diakomodir.
"Permasalahan-permasalahan di Kecamatan Kesesi banyak. Selain persoalan fisik, masih ada PR di bidang kesehatan dan lainnya. ODF masih tinggi, Pendapa Kesesi sejak 1996 belum diperbaiki, dan lainnya," ungkap dia.
Risqon, perwakilan dari Bappeda dan Litbang Kabupaten Pekalongan, menyatakan, selain prioritas di infrastruktur, persoalan pendidikan juga perlu perhatian. IPM Kabupaten Pekalongan belum di angka 70. Salah satu faktornya masih banyak anak tidak sekolah. Oleh karena itu, Pemkab Pekalongan ada program Kudu Sekolah.
"Di Kecamatan Kesesi masih ada 15 anak belum sekolah, DO ada 135 anak, dan tidak melanjutkan ada 144 anak. Ini perlu komitmen bersama untuk mengatasinya," kata dia.
Selain itu, di Kecamatan Kesesi masih ada 12 desa merah yang salah satunya ikut menyumbang kasus stunting. Ia mengajak semua pihak untuk mengentaskan kemiskinan di tingkat desa. "Inovasi penanganan kemiskinan ada laboratorium kemiskinan. Ada tiga desa dijadikan lab kemiskinan, yakni Desa Botosari, Kecamatan Paninggaran, Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, dan Desa Kertijayan, Kecamatan Buaran. Untuk permasalahan kemiskinan, desa bisa mencontoh lab kemiskinan ini," kata dia.
Diakuinya, dengan anggaran pemerintah terbatas, tidak semua usulan dalam Musrenbang direalisasi. Oleh karena itu, ia meminta desa bisa menggali sumber-sumber pendanaan yang ada seperti CSR dan penggalian swadaya masyarakat.
Sementara itu, Santo, perwakilan dari SMPN 3 Kesesi, dalam Musrenbang itu menyampaikan, SMPN 3 Kesesi terakhir dapat bantuan tahun 2015. Dalam rentang waktu yang lama itu, kata dia, banyak kerusakan. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar di sekolahan itu bisa mendapatkan bantuan rehab bangunan ruang kelas.
Dampak dari sistem zonasi, kata dia, jumlah murid di SMPN 3 Kesesi turun. Pada tahun lalu ada 70 siswa, pada pendaftaran tahun ajaran kemarin hanya ada 50 murid. Sebab, lokasi SMPN 3 Kesesi dinilainya kurang strategis. "Untuk solusinya kami usul untuk membuat akses tembus ke SMPN 3 Kesesi. Kondisi SMPN 3 Kesesi di Desa Ponolawen ini sekarang mati segan, hidup tak mau," kata dia.
RUJUKAN BPJS DIPERKETAT
Sementara itu, Kepala Puskesmas Kesesi 1 dr Riyan Ardana Putra, mengatakan, Puskesmas Kesesi saat ini belum menjadi rumah sakit. Untuk bisa berubah menjadi rumah sakit, kata dia, harus memenuhi persyaratan tertentu.
"Bed untuk rawat inap baru ada 20, itu pun menggunakan IGD. Kamar rawat INAP akan dibangun tahun 2020 ini," kata dia. Menurutnya, untuk bisa menjadi rumah sakit syarat-syaratnya harus dipenuhi. Di antaranya, tersedianya ruang operasi, ICU, instalasi gizi, dan lainnya. Untuk itu, ia meminta dukungan dari Bappeda dan OPD terkait agar RS Kesesi bisa terwujud. "Syarat-syarat tidak dipenuhi, izin rumah sakit tidak turun," ujar dia.
Dalam kesempatan itu, dr Riyan juga menyampaikan jika syarat dari BPJS untuk rujukan atau opname lebih ketat. Dikatakan, ada 144 diagnosa penyakit yang harus dituntaskan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
"Diare, tipus, dan beberapa penyakit lainnya harus ditangani di FKTP pertama dulu, jadi bukan Puskesmas mempersulit. Mohon ini untuk dipahami bersama," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: