Nasib Buruh Kian Ketar-Ketir

*Imbas Kenaikan Harga BBM
*Tolak Kenaikan BBM, Buruh akan Turun ke Jalan

KAJEN - Nasib buruh di Pekalongan kian ketar-ketir paska kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM akan memicu biaya produksi. Ini akan mengancam kondisi perusahaan yang baru bangkit akibat pandemi. Buruh kembali terancam dirumahkan atau di- PHK jika perusahaan kolaps imbas BBM naik.

"Dampak kenaikan BBM ini akan memengaruhi kinerja kami juga. Ketika BBM bersubsidi terutama solar naik maka semua ongkos produksi naik. Yang kami takutkan ke depan, dua - tiga bulan lagi, kami khawatir akan berdampak pada pekerja yang dirumahkan atau di-PHK," ujar Ketua DPC SPN Kabupaten Pekalongan, Ali Sholeh, kemarin.

Disebutkan, perusahaan saat ini baru mulai bangkit paska pandemi. Itu pun belum semua kondisi perusaan mulai pulih. Karena hingga kemarin masih banyak buruh yang dirumahkan.

Selain itu, kenaikan BBM akan berdampak pada naiknya harga kebutuhan sehari-hari. Itu kenaikannya luar biasa besar. Padahal upah buruh tak kunjung ada penyesuaian.

"Diasumsikan, upah naiknya setiap awal tahun. Padahal ini BBM naik di akhir tahun. Jadi kehidupan teman-teman pekerja akan kesusahan ketika menerapkan UMK ini dengan naiknya harga BBM yang luar biasa tinggi," ungkapnya.

Yang paling ironis, lanjut dia, beli pertalite harus antre panjang di SPBU. "Di cek di lapangan, di SPBU antreannya panjang banget. Di tiap SPBU. Padahal pekerja itu berangkatnya pakai sepeda motor. Lha itu kena dampak langsung," ujar dia.

Dikatakan, buruh akan melakukan aksi penolakan kenaikan BBM di minggu-minggu ini. Aksi akan dilakukan di kantor bupati dan gedung DPRD.

Tuntutan lainnya, jika pun BBM tetap naik, minimal pekerja itu dilindungi dengan adanya bantuan-bantuan. Pasalnya, bantuan untuk pekerja hanya diberikan bagi yang masuk program BPJS Ketenagakerjaan. Padahal di Pekalongan banyak sekali pekerja belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.

"Karena memang hari ini yang dapat bantuan kan yang dapat BPJS Ketenagakerjaan. Itu dapat subsidi bantuan dari pemerintah. Yang belum ikut BPJS kan banyak banget. Itu belum dapat subsidi dari pemerintah.

Puluhan ribu lho di Kabupaten Pekalongan. Itu data dari BPJS akan kami bawa saat audiensi dengan DPRD," ungkap dia. (had)

Sumber: