Pembiayaan BPJS Warga Miskin Naik Dari Rp13,5M ke Rp16M

BATANG - Naiknya iuran JKN-KIS di tahun 2020 memaksa pemerintah daerah menyesuaikan pagu anggaran untuk pembiayaan PBI JKN-KIS bagi warga miskin. Seperti dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, tahun depan mereka menaikkan anggaran pembiayaan JKN-KIS warga miskin sebesar Rp 2,5 miliar.

Di tahun 2019, pagu pembiayaan BPJS untuk warga miskin di Kabupaten Batang ditetapkan sebesar Rp 13,5 miliar. Karena adanya kebijakan kenaikan iuran BPJS, maka di 2020 anggarannya membengkak menjadi Rp 16 miliar. Artinya, ada kenaikan anggaran pembiayaan hingga 18,51 persen dari tahun ini.

Rencana kenaikan pagu itupun diamini Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Batang, dr Hidayah Basbeth, saat diwawancarai Radar Pekalongan di sela giat bintek di Aula Kantor Bupati Batang, Senin (4/11). Menurut Basbeth, kenaikan itu bukan tanpa sebab, mengingat mulai tahun depan iuran BPJS kesehatan mengalami kenaikan. Untuk kelas 3 misalnya, jika sebelumnya hanya dibebani iuran Rp 23.000 per bulan, mulai Januari 2020 menjadi Rp 42 ribu per bulannya atau tingkat kenaikannya mencapai 68 persen.

"Kami mendapatkan pagu anggaran sekitar Rp 16 miliar, ada kenaikan sekitar Rp 2,5 miliar dari tahun 2019 yang hanya Rp 13,5 miliar. Ya ada peningkatan pagu sekitar 18 persen lebih, karena harus menyesuaikan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan," terangnya.

Selain menyesuaikan kenaikan iuran BPJS, jelas Basbeth, peningkatan pagu pembiayaan itu juga untuk mengantisipasi adanya tambahan warga miskin yang belum menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. "Tapi sejauh ini hampir semua warga miskin sudah tercover BPJS," ucap Basbeth.

Data per September 2019 menunjukkan, kepesertaan PBI BPJS Kesehatan di Kabupaten Batang sudah mencapai 445.038 jiwa. Terdiri dari 411.201 jiwa yang dibiayai anggaran pemerintah pusat. Dari pembiayaan provinsi sebanyak 10.377 jiwa, dan dari pembiayaan Pemkab Batang ada sekitar 23.460 jiwa.

"Jadi di awal tahun kemarin kami ada tambahan anggaran dari realisasi pajak rokok. Dan dari anggaran tersebut sudah kami lakukan upaya integrasi dari Kartu Batang Sehat atau Jamkesda untuk menjadi kepesertaan PBI Pemkab Batang. Sudah kami lakukan secara bertahap dan kini sudah ada sekitar 23.460 ribu yang dibiayai pemkab Batang dengan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan," imbuhnya. (nov)

Sumber: