Dikunjungi Komisi IV DPR RI, Wali Kota Berharap Pelabuhan Onshore Diwujudkan

KOTA - Kedatangan tamu istimewa dari Komisi IV DPR RI dan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Rabu (4/11/2020), dimanfaatkan Wali Kota Pekalongan HM Saelany Machfudz SE untuk menyampaikan kembali gagasan Pemkot Pekalongan membangun pelabuhan Onshore.

Hal ini sebagai upaya mendukung industrialisasi perikanan dan mengembalikan kejayaan perikanan.

"Pelabuhan onshore pernah dirintis pada tahun 2007. Sekarang kami dorong kembali agar dapat segera diwujudkan. Untuk itu, kami berharap agar dapat difasilitasi dengan baik, demi kelancaran pelaksanaan program nasional di Kota Pekalongan. Mudah-mudahan kunjungan ini dapat membawa kesan yang baik dan juga dapat berimbas secara positif bagi kami, masyarakat dan Pemkot Pekalongan," ucapnya dihadapan anggota Komisi IV DPR RI dan Dirjen PSDKP KKP RIdi Kantor Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satwas PSDKP) yang berada di Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara.

Wali Kota menyebut, industri perikanan pernah mengalami kejayaan di nusantara pada masanya. "Nah sekarang ini terus kita perjuangkan untuk meraih kembali kejayaan tersebut," tuturnya.

Saat menerima kunjungan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Drs H Hasan Aminuddin MSi dan Dirjen PSDKP KKP RI Dr TB Haeru Rahayu A.Pi, M Sc bersama rombongan, Wali kota menyampaikan apresiasinya. Dengan harapan membawa oleh-oleh berupa harapan dari masyarakat Kota Pekalongan, yang nantinya dapat menjadi bahan pembahasan atas berbagai kebijakan terkait dengan pembangunan, yang kemudian dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Pekalongan khususnya para kelompok nelayan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Drs H Hasan Aminuddin MSi dalam sambutanya mengatakan bahwa memang benar DPR memilik hak budgeting yang bisa memenuhi usulan tersebut. Namun kondisi saat, beban APBN masih berat sehingga menurutnya bisa dilakukan sharing anggaran.

"Mungkin aset atau anggaran APBD setetes bisa diberikan ke PSDKP yang nanti akan dilengkapi dengan anggaran dari APBN. Nanti bisa dibahas programnya untuk mewujudkan itu dengan sharing anggaran," katanya.

Dalam kesempatan itu, dia juga memberikan pesan kepada PSDKP bahwa tugas Dirjen PSDKP saat ini bukan lagi menangkap nelayan yang tidak melengkapi dokumen sesuai ketentuan. Namun bisa melakukan jemput bola dan memberikan pelayanan yang baik.

"Dirjen PSDKP bisa hadir di tengah nelayan untuk membina, menasehati dan mengur yang khilaf. Baru kalau sampai tiga kali diperingatkan tidak ada perubahan maka bisa ditindak. Tapi Dirjen juga harus sering melakukan interaksi agar para nelayan ini bisa memahami aturan, patuh dan tunduk pada aturan," pesannya.

Dirjen PSDKP KKP RI Dr TB Haeru Rahayu APi M Sc mengatakan, kehadiran PSDKP di Pekalongan merupakan bagian dari upaya untuk membantu perizinan kapal ikan. "Jadi hadirnya Satwas di sini sebagai cabang untuk menjembatani semua kepentingan stakeholder terutama para nelayan di sini," katanya.

Pihaknya juga menegaskan bahwa tak akan lagi mempidanakan nelayan. Kecuali memang menggunakan bahan atau alat tangkap yang dilarang seperti bahan peledak. "Ini bukti dukungan kami telah melakukan pembinaan kepada para nelayan," tambah Haeru.

Dia menyatakan, memang masih ada banyak lubang dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada para nelayan. Namun pihaknya bersama seluruh jajaran selalu berupaya membangun komunikasi yang baik. "Kami berupaya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan nelayan di Pekalongan," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan pemberian bantuan berupa pinjaman modal dari Dirjen PSDKP ke sejumlah nelayan yang ada di Pekalongan dan sekitarnya.(dur)

Sumber: