DPRD Minta Pemkot Perkuat Komitmen Tangani Banjir

KOTA - DPRD Kota Pekalongan meminta agar Pemkot dapat memperkuat komitmen dalam melakukan penanganan banjir secara maksimal dan komperhensif. Diawali dari perencanaan yang matang dengan penanganan secara menyeluruh untuk seluruh wilayah di Kota Pekalongan. "Terkait penanganan banjir kali ini, yang memang cukup parah dari kejadian sebelumnya, kami jajaran DPRD meminta pemerintah untuk memperkuat komitmen dalam melakukan penanganan banjir secara maksimal dan komperhensif," kata Ketua DPRD Kota Pekalongan, Balgis Diab dalam rakor lintas OPD membahas terkait penanganan banjir di Kota Pekalongan.

Sebagai bahan evaluasi dan analisa, dikatakan Balgis DPRD juga meminta jajaran OPD yang terkait dengan penanganan banjir untuk menyampaikan rencana penanganan banjir baik jangka menengan maupun jangka panjang secara tertulis kepada DPRD. "Kami berharap penanganan diawali dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang baik. Kami dari DPRD siap untuk memberikan dukungan secara anggaran dan melakukan fungsi pengawasan secara maksimal," tegasnya.

Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua DPRD, Nusron. Menurutnya, banjir yang terjadi di Kota Pekalongan bagai kejadian yang berulang karena faktor penyebabnya masih sama. Untuk itu dia menekankan agar ada penanganan secara cepat yakni dalam anggaran perubahan mendatang agar Bappeda bisa membuat perencanaan untuk pencegahan banjir.

"Ada beberapa faktor, salah satunya adalah masalah pendangkalan yang parah di sungai-sungai. Terkait itu pasti jawabannya masih sama, yaitu menunggu dari provinsi. Maksud kami Pemkot kan bisa berkomunikasi ke sana untuk meminta pengerukan sungai sebagai salah satu upaya pencegahan banjir," tuturnya.

Selain sungai, dikatakan Nusron drainase di Kota Pekalongan yang tidak berfungsi jumlahnya lebih banyak dibandingkan drainase yang berfungsi. Solusinya, Nusron meminta agar dilakukan penataan drainase mulai dari ujung selatan hingga ke utara. Ditambah pembuatan penampungan air skala besar di wilayah utara.

Selanjutnya, untuk wilayah-wilayah yang terdampak cukup parah juga perlu dibangun semacam pos kamling dengan lokasi yang luas dan tinggi. Saat kondisi normal, dapat difungsikan sebagai pos kamling warga namun saat banjir dapat diubah menjadi dapur umum. "Tolong ini dibiayai oleh pemerintah agar pembangunannya pasti dan bisa terwujud dengan baik," katanya.

Wakil Ketua Komisi C, Dwi Heri Wibawa mengatakan agar segala perencanaan jangka menengah dan jangka panjang untuk penanganan banjir agar dapat direalisasikan. Jangan sampai hilang begitu saja. "Apa yang sudah disampaikan untuk penanganan-penanganan itu, agar dapat direalisasikan dan dilaksanakan dengan maksimal," tandasnya.(nul)

Sumber: