Pemkot Pekalongan Raih KIP Award 2019

*Tempati Peringkat Kedua

KOTA - Kembali Pemkot Pekalongan berhasil meraih Penghargaan Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Tengah Kategori Informatif pada Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award tahun 2019. Wali Kota Pekalongan HM Saelany Machfudz SE menerima secara langsung penghargaan ini di Hotel Patra Jasa Semarang, Kamis (19/12).

Hanya ada tiga daerah yang mendapatkan kategori informatif yakni Kota Pekalongan, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Batang, kemudian 10 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori menuju informatif, dan 12 kabupaten/kota lainnya kurang informatif.

Selama dua tahun berturut-turut Kota Pekalongan menyabet penghargaan informatif utama, yang menjadikan Kota Pekalongan terbaik dalam hal transparansi pemerintahan antar kabupaten/kota. Dalam penghargaan kali ini, Kota Pekalongan meraih peringkat kedua.

Wali Kota HM Saelany Mahfudz menyampaikan, ini menjadi bukti konsistensi Kota Pekalongan untuk senantiasa menjadikan transparansi sebagai sebagai pilar utama untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Saelany mengungkapkan rasa syukurnya karena Kota Pekalongan bisa tetap berprestasi untuk keterbukaan informasi ini.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh OPD yang menciptakan Kota Pekalongan lebih terbuka, dan mendorong  semua OPD untuk konsisten terbuka kepada masyarakat," tutur Saelany.

Disampaikan Saelany bahwa, usaha keras OPD untuk ciptakan pemerintahan yang bersih dan baik melalui tangga yang bernama KIP ini bisa berhasil. Kota Pekalongan dapat terbaik dua artinya sudah diakui Provinsi Jawa Tengah.

"Kita sudah bisa pertahankan dua kali berturut-turut, kali ini bukan kita turun tetapi yang lain mengejar kita. Saya tetap puas dan ini menjadi pemacu untuk kita untuk terus terbuka, berinovasi, dan melakukan yang terbaik agar mendapatkan yang terbaik lagi," tandas Saelany.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa keterbukaan informasi sangat dibutuhkan untuk pembangunan daerah, edukasi demokrasi sangat diperlukan karena dapat mencegah tindakan korupsi. "Mengajak terbuka memang bukanlah hal mudah, tetapi pada zaman sekarang ini pemerintah dituntut lebih terbuka kepada kepada masyarakat," ungkap Ganjar.

Ganjar menginginkan untuk ke depannya keaktifan pemerintah daerah dalam penggunaan sosial media perlu ditekankan. Ganjar mendorong seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk semakin terbuka dan mengedapankan transparansi. (dur)

Sumber: