Stop BABS, Dinkes Lakukan Pendampingan ke Desa dan Kelurahan

BATANG - Angka Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Batang baru mencapai sekitar 82.5 persen. Baik itu yang menggunakan jamban sehat permanen, amban sehat semi permanen, ataupun numpang. Sedangkan sisanya masih buang air besar sembarangan di sungai dan kolam ikan. Dari 248 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Batang, baru 56 Desa yang ODF/Bebas BAB Sembarangan.

Oleh karenanya, Dinkes melakukan pendampingan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk merubah prilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat. Salah satunya dengan memberikan pendampingan Community Led Total Sanitation (CLTS) di beberapa kelurahan dan desa yang akan menjadi target Bebas BABS tahun 2019 ini.

"Pembinaan STBM melalui CLTS ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan Peserta dalam melakukan pemicuan untuk mempercepat perubahan perilaku higiene. Sehingga dapat mendukung percepatan program Stop BABS. Masyarakat kami harap lebih sadar pentingnya sanitasi untuk mewujudkan lingkungan yang lebih sehat," terang Kepala Dinkes Batang, melalui Kasi Penyehatan Lingkungan Dinkes Kab Batang, Bachtiar Mansyah, saat diwawancarai usai melakukan pembinaan di Kelurahan Proyonaggan Utara, Selasa (19/3).

Diterangkan, kegiatan tersebut dilakukan untuk membekali Organisasi Perangkat daerah di tingkat kabupaten, PKK, Organisasi Profesi dan Pendamping Desa. Sesuai komitmen bersama dengan Bupati Batang pada acara Pertemuan Advokasi dan Penggalangan Komitmen Menuju Kabupaten Batang ODF Tahun 2019, nantinya Organisasi Profesi mempunyai desa-desa binaan ODF.

Peserta kegiatan Pembinaan Desa ODF tahun 2019 melalui peningkatan kapasitas dalam pemicuan melibatkan 8 Organisasi Profesi, yakni IDI, IAI, PDGI, IAKMI, HAKLI, IBI, PAFI, PERSAGI, lalu ada TP PKK Kabupaten, OPD (Diknas, Dinas Pariwisata, Perkim, LH, Kominfo, Bapelitbang, Dispermasdes, PU).

Dilansir dari pemantauan data Web STBM, dalam implementasi pencapaian indikator Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) masih jauh dari target yang diharapkan. Untuk meningkatkan kondisi sanitasi masyarakat, khususnya cakupan jamban keluarga, diperlukan kebijakan pemerintah dari berbagai tingkatan, penganggaran yang cukup, peran serta masyarakat yang dapat berupa inovasi teknologi, agen perubahan perilaku, kader kesehatan dan berpartisipasi dalam pengadaan fisik jamban keluarga.

"Dalam kegiatan ini kami melibatkan masyarakat dan lintas sektor. Total pesertanya ada kurang lebih 52 orang. Kami harap ke depannya pemkab dan masyarakat bisa lebih bersinergi lagi sehingga mampu meningkatkan akses sanitasi di Batang. Karena tanpa peran serta masyarakat kami yakin usaha pemkab dalam menuju Batang Bebas BABS ini tidak akan bissa cepat terealisasi," pungkasnya. (nov)

Sumber: