Pendapatan RSUD Kraton dan Kajen Turun, PAD Kota Santri Ikut Menurun

KAJEN - Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi memberikan jawaban menanggapi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap Perrtanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2018 pada rapat paripurna yang diadakan di gedung dewan, Selasa (2/7/2019).

Menanggapi pertanyaan terkait dengan SiLPA tahun 2018 sebesar Rp 170,5 M (7,89%), bupati menyatakan bahwa jumlahnya lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 230 M (11,29%). Untuk besaran SiLPA 2018 sendiri didominasi BLUD sebesar Rp 89 M.

Sedangkan untuk rendahnya belanja modal yang hanya sebesar 77,02% itu karena pembangunan gedung RSUD Kraton, pengadaan tanah dan Pembangunan RSUD Kesesi yang direalisasikan tahun 2019 ini.

Capaian PAD Kabupaten Pekalongan sebesar 84,34% dari target disebabkan menurunya pendapatan BLUD RSUD Kraton dan RSUD Kajen sebagai dampak sistem rujukan berjenjang pada BPJS.

"Semua Rumah Sakit tipe B diseluruh Indonesia mengalami penurunan pendapatan, tidak kita saja yang mengalami penurunan. Tetapi sedang diupayakan langkah-langkah bagaimana mengembalikan income normal pada rumah sakit," ucap Bupati Asip.

Bupati Asip memberikan 4 jawaban atas pandangan umum dari fraksi PKB tentang peningkatan pendapatan daerah, untuk prioritas peningkatan infrastruktur daerah melalui belanja langsung dan hibah barang akan diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah desa.

"Jasa Transportasi berbasis online sedang diupayakan untuk bersinergi dengan angkutan konvensional dengan penyususan kerangka regulasi terkait angkutan umum di Kabupaten Pekalongan," ujar Bupati Asip.

Pelayanan kesehatan juga akan ditingkatkan, antara lain peningkatan fasilitas pelayanan, jumlah tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan. Selain itu juga menjalin kerja sama dengan rumah sakit swasta dalam layanan Kartu Kajen Sehat.

"Sekarang Kartu Kajen Sehat sudah bisa digunakan di rumah sakit swasta seperti Budi Rahayu dan RSI Pekajangan. Anggarannya Rp 21 M pada tahun 2018," terang Bupati.

Terkait upaya melindungi lahan pertanian dari ancaman limbah, menurut Bupati Asip perlu dilakukan peningkatan pengawasan. Untuk pengelolaan air limbah baik usaha berskala besar seperti pabrik dan usaha kecil, harus memiliki IPAL.

"Ini merupakan PR yang belum terselesaikan, karena daerah kita menghasilkan 70% produksi batik dan hampir 60% industri konveksi," beber Bupati Pekalongan.

Untuk Fraksi PDIP yang berkaitan tentang Perumda Air Minum Tirta Kajen (PDAM Tirta Kajen) pemerintah akan melakukan pembinaan terhadap manajemen untuk peningkatan kinerja. Sedangkan untuk toko modern berjenjang, akan ditutup jika melanggar peraturan daerah, dan warung yang menjual miras akan secara rutin dilakukan pembinaan serta pengawasan secara rutin melalui operasi Yustisi.

Menanggapi dari Fraksi Partai Golkar, Bupati memberikan jawaban atas pencapaian pengembangan pariwisata. Wisata yang dikelola pemda ada 3 obyek dan yang dikelola masyarakat ada 24 obyek. Untuk peningkatan jumlah pengunjung, langkah yang akan dilakukan adalah dengan membuat paket wisata yang bekerjasama dengan pengelola hotel dan biro wisata juga mengikuti pameran wisata dan budaya serta pemanfaatan media sosial (medsos) untuk promosi dan pemasaran destinasi wisata.

"24 obyek ini sudah menyumbang pendapatan kepada masyarakat milyaran rupiah, contohnya Pantai Wonokerto Kulon sampai hari ini incomenya sudah Rp 2 M lebih," ucap Asip.

Sumber: