Penyelenggara Pemilu Diminta Bekerja Profesional

*Bupati Wihaji Gratiskan Pemeriksaan kesehatan Bagi PPS

BATANG- Pemilu 2019 akan menjadi yang pertama kali dalam sejarah Indonesia, karena di gelar secara serentak dalam memilih anggota legislatif DPRD Kabupaten, Provinsi, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden.

Hal ini membutuhkan energi, pikiran, serta integritas serta netralitas bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang akan bertugas. Karena itulah, dalam perekrutanya harus di cari yang memiliki ketiga kriteria tersebut.

"Perekrutan PPS harus dilakukan secara profesional dan tanggungjawab besar, maka saya sudah perintahkan Dinas Kesehatan untuk gratiskan pemeriksaan kesehatan dalan perekrutannya," ungkap Bupati Batang, Wihaji saat menghadiri kegiatan Pemantapan Kesiapan Penyelenggara Pemilu di Gedung Korpri Batang Rabu (27/2).

Menurutnya, agar pelaksanaan Pemilu berjalan dengan baik, Penyelenggara Pemilu harus selalu koordinasi dengan pihak-pihak terkait, karena ini merupakan bagian dari sinergitas dari penyelenggara.

"KPU harus terus berkordinasi dengan Pemda, aparat keamanan dan Bawaslu sebagai pengawas pemilu," lanjut Wihaji.

Wihaji juga meminta kepada penyelengaraan Pemilu agar tetap bekerja profesional, dan memedomi aturan serta kewenangannya. Dengan begitu, saat pelaksanaan nanti tidak ada kendala di lapangan.

Ketua KPU Kabupaten Batang, Nur Topan mengatakan, Kegiatan Pemantapan Kesiapan Penyelenggara Pemilu bertujuan untuk mengetahaui kesiapan dalam melaksnakan Pemilu yang akan dilaksnakan 17 April 2019 nanti.

"Yang mengikuti kegaiatan ini ketua PPS se-Kabupaten Batang yang berjumlah 248 orang, dan 75 anggota PPK," katanya.

Dijelaskan pula bahwa jumlah pemilih Kabupaten Batang berdasarkan DPSHP2 sejumlah 606. 290 pemilih, dan saat ini pihak KPU Batang masih membuka Posko pelayanan pemilih di 248 Desa dan kelurahan.

"Posko pelayanan PPS dan KPU dapat melayani pemilih A5 atau pemilih pindahan," tambah Nur Tofan.

Kapolres Batang AKBP Edi Suranta Sinulingga yang di wakili Kabag Ops Kompol Hartono menegaskan, untuk pengamanan pemilu akan dilakukan oleh pihak kepolisian guna mendukung agar pemilu dapat berjalan dengan damai.

Pihak kepolisian juga sudah melakukan sebagai bentuk antisipasi keamanan daerah, sehingga untuk wilayah yang punya potensi kerawanan agar bisa diminimalisir.

"Untuk meminimalisir, perlu adanya peran aktif masyarakat dan penyelenggara Pemilu. Terpenting lagi adalah para anggota PPS dan PPK harus bersifat netral," tegas Kompol Hartono. (red/hmb)

Sumber: