Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Perkuat Kemitraan dengan Media

KOTA - Jelang gelaran Pilkada tahun 2020 mendatang, Bawaslu Kota Pekalongan mulai melakukan sejumlah persiapan. Salah satunya dengan menggela rapat kerja teknis bersama media di wilayah Kota Pekalongan, Senin (18/11) di Hotel Horison. Rapat kerja digelar sebagai salah satu upaya memperkuat kemitraan.

Ketua Bawaslu, Sugiharto mengatakan, media sebagai mitra Bawaslu diharapkan mampu menyebarkan informasi seputar Pilkada 2020 kepada masyarakat luas. "Selain itu, dengan sinergitas yang baik media juga diminta untuk ikut memberi masukan kepada Bawaslu terkait bagaimana membangun demokrasi yang baik, bermartarbat dan luberjurdil sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang amanah," tuturnya.

Sugiharto menambahkan, untuk persiapan Pilkada 2020 saat ini Bawaslu sudah mulai membuka pendaftaran panitia pengawas kecamatan (panwascam) hingga pembentukan sejumlah kampung anti money politik serta kampung-kampung pengawasan.

Dalam kesempatan tersebut, lanjut Sugiharto, Bawaslu juga menyampaikan hasil kinerja selama gelaran Pemilu 2019 lalu yang harapannya turut dapat disebarluaskan melalui media sebagai bentuk tanggung jawab Bawaslu. "Pada Pemilu 2019 lalu, sebanyak 76 pelanggaran ditindak. Rinciannya pelanggaran pada masa perencanaan program sebanyak 1 pelanggaran, penindakan dan penyusunan data pemilu ada 5, masa kampanye 68 dan masa tenang 2 pelanggaran," jelasnya.

Terkait persiapan untuk mengantisipasi kerawanan dalam Pilkada 2020, dikatakan Sugiharto pihaknya sudah mulai melakukan pemetaan potensi pelanggaran. Juga dalam tahap pencalonan perseorangan, pihaknya juga sudah mulai menerima banyak konsultasi. "Untuk pemetaan kerawanan, kami juga akan melihat pengalaman Pemilu 2019 lalu dimana ada beberapa potensi yang bisa kembali terjadi," katanya.

Anggota Bawaslu Bidang Organisasi, SDM, Data dan Informasi, Bambang Sukono menambahkan, terkait pembentukan kampung pengawasan pemilu di tiga lokasi merupakan satu upaya Bawaslu untuk mengajak masyarakat turut mengawasi setiap proses. Tidak hanya saat kampanye maupun pelaksanaan, tapi juga proses administrasi.

"Misalnya saat pembagian undangan, sampai atau tidak. Kemudian saat coklit ada pendataan daftar pemilih, ternyata ada yang belum tercantum. Itu masyarakat harus mulai sadar dan ikut melakukan pengawasan," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, juga bertindak sebagai narasumber yakni jurnalis dari MNC Grup, Suryono. Dalam paparannya dia menyampaikan terkait potensi-potensi ketidaknetralan media. Menurutnya, potensi tersebut harus diminimalisir melalui kesadaran bersama dan ketaatan pada kode etik jurnalistik.

"Karena keberadaan media sebagai pilar keempat demokrasi sangat penting dalam menciptakan pemimpin yang amanah. Namun selain media mainstream, saat ini juga terdapat media sosial yang terbukti mampu membuat polarisasi dalam Pemilu 2019 menguat. Sehingga kami berharap masyarakat juga dapat bijak dalam bermedsos," tandasnya.(nul)

Sumber: