Bantah Pernyataan Mahfud MD Saat Debat Cawapres, Ribuan Petani di Pulau Jawa Tunjukan Sertifikat Tanah

Bantah Pernyataan Mahfud MD Saat Debat Cawapres, Ribuan Petani di Pulau Jawa Tunjukan Sertifikat Tanah

Ribuan petani dari sejumlah daerah di Pulau Jawa menggelar aksi Bela Jokowi untuk membantah pernyataan Mahfud MD yang diungkapkan saat debat Cawapres.-Dony Widyo -

BATANG - Ribuan petani dari sejumlah daerah di Pulau Jawa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia (Gema PS) secara tegas membantah pernyataan Mahfud MD pada agenda Debat Cawapres 21 Januari 2024 silam.

Pada acara debat yang digelar oleh KPU RI itu, Mahfud MD menyebut dalam program reformasi agraria tidak ada satupun sertifikat yang terdistribusi. 

Karena itu, untuk membantah pernyataan tersebut, ribuan petani menggelar aksi Bela Jokowi. Beberapa orang yang hadir juga  menunjukkan sertifikat lahan yang sengaja mereka bawa pada kegiatan tersebut.

"Ini tidak benar. Kami harus luruskan itu, karena apa yang disebut pak Mahfud itu seolah menggiring opini Pak Presiden Jokowi tidak berbuat apa-apa. Itu (pernyaataan Pak Mahfud, red) salah," kata Ketua Gema PS, Rosikin Bledek di sela-sela acara konferensi pers Bela Jokowi di Sekretariatnya Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jumat 26 Januari 2024.

Rozikin menyatakan, para petani yang terhimpun dalam Gema PS merasa gerah dan sangat tidak sepakat dengan pernyataan Mahfud. Hal itu diungkapkan tanpa mengetahui kondisi dan data yang sebenarnya, karena hingga saat ini sudah ada ribuan petani yang menerima sertifikat.

"Pak Mahfud malah melempar pernyataan belum ada sertifikat yang redistribusi. Jadi ini tidak benar,, dan kami harus menyampaikan bahwa kami membela pak Jokowi. Kami tegaskan lagi, Kami membela pak Jokowi, karena beliau memang sudah berbuat untuk kami, baik pada petani lahan perkebunan dan petani hutan ini," tegas Rozikin didampingi sejumlah petani.

Lebih lanjut dijelaskan,  ribuan petani yang tergabung dalam Gema PS telah merasakan langsung dampak dari kebijakan Jokowi yang dinilainya berpihak kepada rakyat petani, buruh tani yang tuna lahan.

Hal itu juga sebelumnya sudah difasilitasi pihaknya kepada pemerintah, agar masyarakat yang hidup dalam  dan sekitar kawasan hutan di Pulau Jawa  ini mendapatkan redistribusi tanah, baik yang berasal dari kawasan hutan negara maupun hutan bekas HGU.

"Pada 8 Juni 2022 silam di tempat ini, Presiden Jokowi mengikuti  syukuran  hasil bumi bersama Gema PS Indonesia. Pada kesempatan itu telah dijelaskan capaian redistribusi tanah dengan luas jalan yang tidak sedikit. Saat itu, Presiden Jokowi menyebut  324 Ribu Hektar di Jawa saja, dan di Indonesia sudah lebih 5 juta hektare," terangnya.

Pada aksi itu sendiri ada 6 pernyataan sikap yang disampaikan oleh Gema PS di antaranya, Realisasi Pelepasan Kawasan Hutan untuk redistribusi tanah 2,9 juta hektare dan yang sudah menjadi areal penggunaan lahan  (APL) seluas 1,3 juta hektare. 

Realisasi redistribusi tanah oleh Presiden Jokowi lebih kurang 2,9 juta bidang, termasuk di dalamnya tanah bekas HGU habis, HGU terlantar dan pelepasan Kawasan hutan dan lainnya, serta beberapa penjelasan lainnya.

"Kami menegaskan bahwa ribuan petani sudah menerima manfaat dalam program reforma agrarian, dan kami yakin percaya presiden berkomitmen melanjutkan program ini yang sudah menjadi nawacita bapak presiden Joko Widodo,” ungkapnya yang disambut gempita ribuan anggota Gema PS yang hadir dalam kegiatan ini. 

Salah seorang anggota Gema PS Indonesia dari Pemalang, Nasofi menyampaikan jika dirinya sudah mendapatkan sertifikat redistribusi bekas HGU sebanyak 562 bidang untuk sejumlah petani dan 5 koperasi. Pernyataannya disambut dengan petani mengacungkan sertifikat redistribusi yang diterima mereka. 

Pernyataan senada disampaikan oleh Firman dari perwakilan  Malang. “Saya berdiri di depan dengan lantang bahwa apa yang dikatakan Mahfud MD itu tidak benar. Kami sudah menerima 500 sertifikat di Malang untuk itu,” tegas Firman. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: