Kualitas Sekolah Masih Timpang

*Dewan Pendidikan Dorong Pemerataan

KOTA - Kualitas sekolah di Kota Pekalongan dinilai masih timpang antara sekolah yang dinilai sebagai sekolah unggulan dengan sekolah lainnya. Penilaian kualitas sekolah yang demikian, selalu tampak dalam pemilihan sekolah saat penerimaan peserta didik baru. Sekolah yang dinilai masuk kategori unggulan, lebih banyak dilirik.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Kota Pekalongan, Imam Suraji, yang ditemui di sela-sela kegiatan FGD Dewan Pendidikan dengan tema Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sabtu (7/12) di Ruang Jetayu, Setda Kota Pekalongan. "Yang pertama adalah pemerataan sekolah karena sementara ini cukup tinggi bedanya," kata Imam.

Saat ini, sekolah dipilih oleh calon siswa dan orang tua berdasarkan penilaian standar kualitasnya. Sehingga dirinya berharap, melalui FGD ini dapat dirumuskan bagaimana sekolah bisa mendorong pemenuhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Sebab menurutnya, sekolah sudah memiliki SPMI namun masih tidak dijalankan.

"Harapannya dengan adanya FGD ini ada semangat dari sekolah untuk mendukung pencapaian SPMI ini sehingga ada pemerataan standar kualitas sekolah satu dengan yang lainnya. Jadi siswa bisa masuk ke sekolah manapun. Standar mutu sekolah sudah ada secara nasional, tapi sekolah bisa mengembangkan keunggulan dengan kearifan lokal masing-masing," tambahnya.

Adanya zonasi sekolah, meskipun masih memiliki kendala, menurut Imam juga bisa mendorong terjadinya pemerataan. Karena dengan sistem tersebut, pemilihan sekolah tidak didasarkan pada lokasi tempat tinggal dengan lokasi sekolah terdekat sehingga persebaran siswa juga merata di semua sekolah.

Asisten III Setda Kota Pekalongan, Agust Marhaendayana yang berkesempatan membuka kegiatan berharap bahwa dari kegiatan FGD ini bisa muncul output yang bisa mengakomodir sistem yang diturunkan dari pusat maupun provinsi.

"Pemerintah pusat sudah berencana untuk melakukan pemerataan kualitas sekolah dengan memindah guru-guru ke sekolah tertentu. Pak Gubernur juga sudah mewacanakan demikian. Ini perlu dikaji melalui forum ini sehingga kita bisa mengakomodir kebijakan tersebut dalam rangka mencapai pemerataan kualitas sekolah di Kota Pekalongan," tuturnya.

Selain menerapkan sistem atau kebijakan dari pusat, Agust juga meminta agar sekolah juga menerapkan apa yang kini diterapkan oleh pemerintah daerah. Saat ini, katanya, pemerintah daerah harus terbuka terkait dengan cara mencapai pemerintahan yang baik.

"Eranya sudah berbeda, kita harus terbuka. Tidak bisa misalnya Kota Pekalongan merasa paling unggul sehingga tidak mau terbuka ke daerah lain untuk membagikan bagaimana caranya mencapai satu prestasi. Justru kita didorong untuk membuka apa yang menjadi trik dan rahasia kita kepada daerah lain yang akan belajar," kata Agust.

Hal yang sama diharapkannya dapat diterapkan di sekolah. Sekolah yang saat ini dinilai memiliki keunggulan, agar juga membagi rahasia dan cara meraihnya ke sekolah lain. Sehingga saya titip kepada semuanya bahwa hasil FGD ini bisa memunculkan sistem yang semua sekolah bisa menerapkan, walaupun masing-masing memiliki kearifan lokal," pesannya.

Dia juga meminta sekolah untuk mengelola penggunaan IT di sekolah agar disesuaikan dengan kondisi kebudayaan Kota Pekalongan. Sebab menurutnya, penggunaan gadget di sekolah sudah sangat tinggi frekuensinya. Padahal di luar negeri saat ini justru lebih banyak dikembangkan pendekatan sosial budaya dalam sekolah.

"Di sini penggunaan gadget di sekolah masih sangat ngetren. IT penting tapi keberadaannya di lingkungan sekolah harus jadi perhatian bersama. Frekuensi siswa memegang gadget sudah luar biasa. Jadi ketika di sekolah kami harapkan ini bisa dikurangi dan lebih dipentingkan pendidikan karakter dan budaya," tandasnya.

Dalam kegiatan tersebut, juga dihadirkan narasumber dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah, Dedy Gunawan.(nul)

Sumber: