PPKn Beda dengan Pendidikan Pancasila, BPIP Terus Kuatkan Jaringan Melalui BTU Pendidikan Pancasila

MEDAN - Dalam upaya memperkuat nilai-nilai nasional, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berkomitmen penuh untuk meningkatkan efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 yang berkaitan dengan Standar Pendidikan Nasional.

Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Kepala BPIP, menekankan bahwa Pendidikan Pancasila saat ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegraan (PPKN) yang lama.

"Dalam kurikulum BTU Pendidikan Pancasila saat ini, komposisi materinya adalah 30 persen teori kognitif dan 70 persen aplikasi praktis," jelasnya saat beliau memberikan kuliah umum dalam acara Penguatan Jaringan Pendidikan Pancasila dengan Buku Teks Utama Pancasila di Medan, Sumatera Utara, pada hari Jumat, 17 Mei 2024.

Sebagai bagian integral dari kurikulum di semua tingkatan pendidikan, Pendidikan Pancasila diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Melalui penerapan BTU Pendidikan Pancasila yang fokus pada praktik nilai-nilai Pancasila, diharapkan dapat memperkokoh pemahaman, kepercayaan, dan pembiasaan diri para siswa," Prof. Wahyudi.

Beliau juga mengungkapkan aspirasinya agar acara tersebut menjadi momentum untuk mengoptimalkan penerapan BTU Pendidikan Pancasila di seluruh unit pendidikan di Indonesia.

Ir. Suherman, M.Si, Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara di bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat, menyampaikan apresiasi atas nama Gubernur Sumatera Utara terhadap inisiatif ini.

"Kami memberikan apresiasi dan menyambut positif terselenggaranya acara ini yang melibatkan para pendidik dari Sumatera Utara," katanya.

Ditambahkan, pendidikan Pancasila sangat penting untuk memperkuat ideologi bangsa serta mengembangkan pengetahuan, pengalaman, dan metode pembelajaran yang strategis.

Sumatera Utara, dengan kekayaan budaya, agama, dan etnis yang beragam, menurutnya, merupakan harta yang harus dipelihara melalui Pendidikan Pancasila.

"Pendidikan Pancasila dapat membentuk masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis, sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan nasional," tegas Ir. Suherman.

Ir. Prakoso, M.M., Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP, melaporkan bahwa BPIP terus berkolaborasi dengan berbagai sektor, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, untuk menginternalisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila melalui BTU Pendidikan Pancasila.

"Kami berharap, dengan implementasi BTU Pendidikan Pancasila, dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, karakter Pancasila, serta keterampilan siswa," ujarnya.

Tujuan akhir dari implementasi ini, menurut Ir. Prakoso, adalah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045.

Sumber: