Terbukti Transparan, Pengelolaan Keuangan Pemkab Batang Konsisten Raih Opini WTP Sejak 2016

BATANG, RADAR PEKALONGAN.DISWAY.ID - Pemkab BATANG terbukti transparan dalam pengelolaan keuangan, hingga berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Pemkab BATANG berhasil meraih Opini WTP untuk Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.

Sejak tahun 2016, Kabupaten Batang konsisten mencatatkan sejarah dengan meraih opini WTP, sebuah predikat yang menandakan bahwa laporan keuangan mereka adalah wajar dan tanpa pengecualian.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho, kepada Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki, dan disaksikan oleh Wakil Ketua DPRD Batang Nur Untung Slamet, serta Pj Sekda Batang Ari Yudianto. 

“Alhamdulillah, selama delapan tahun berturut-turut, Pemkab Batang berhasil meraih predikat opini WTP. Ini adalah hasil dari kerja keras tim, kerjasama semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kepemimpinan, komunikasi, dan cara pemecahan masalah,” kata Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki saat ditemui di Ruang Kerjanya, Rabu 22 Mei 2024. 

Di balik kesuksesan ini, terdapat tanggung jawab yang besar. Beberapa catatan dan rekomendasi dari BPK RI masih harus ditindaklanjuti untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemkab Batang. 

“Kami bekerja berdasarkan aturan, dan laporan keuangan yang kami susun sesuai dengan akuntansi pemerintahan. Kami bersyukur karena temuan dari BPK RI relatif kecil dan terus menurun setiap tahunnya, dan kami telah menindaklanjuti catatan serta rekomendasinya,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Batang Nur Untung Slamet juga menyampaikan, apresiasinya terhadap kerja keras seluruh elemen Pemkab Batang. 

“Kami berharap prestasi ini dapat dipertahankan dan rekomendasi BPK RI segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Hari Wiwoho menambahkan, bahwa pemeriksaan atas LKPD dilakukan dengan standar yang tinggi, mengacu pada kewajaran informasi keuangan daerah yang berpedoman pada standar keuangan negara dan kode etik akuntansi negara. 

“Pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan atas LHK dilakukan untuk menilai kewajaran penyajian saldo atau pun akun-akun, kecukupan pengungkapan informasi keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi, dan efektivitas desain,” pungkasnya. (nov)

 

Sumber: radar pekalongan