Susun RAD SDGs, Pemkab Pekalongan Libatkan Lembaga Non Pemerintah

RADARPEKALONGAN.DISWAY.ID - Dalam menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Sustainable Development Goals (SDGs), Pemerintah Daerah melibatkan lembaga non Pemerintah. Demikian disampaikan Kepala Baperida Kabupaten Pekalongan Trisno Suharsanto saat membuka kegiatan Workshop SDGs di Aula Lantai II Baperida.

Adapun dalam kegiatan diikuti oleh perwakilan Akademisi, Perwakilan BUMN, BUMD,swast, Ormas dan tamu undangan.

Dalam sambutanya, Trisno mengungkapkan SDGs merupakan kesepakatan dari 193 negara dan salah satunya Indonesia. Di Indonesia sendiri tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pembangunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs. Adapun tujuan dari SDGs diantaranya mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

"Kegiatan ini sangat penting karena pemerintah tidak bisa menyelesaikan permasalahan secara sendiri, dan butuh kolaborasi dan peran lembaga non pemerintah untuk membantu mengatasi permasalahan di Kota Santri terutama yang berkaitan dengan SDGs untuk pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.

Kabupaten Pekalongan, lanjutnya, merencanakan membuat RAD untuk pelaksanaan SDGs lima tahun ke depan. Untuk itu dirinya meminta peran aktif kepada Lembaga non pemerintah untuk memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah kemiskinan, kesenjangan serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

“Dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada lembaga non pemerintah dan berkomitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan SDGs di Kabupaten Pekalongan,” kata Trisno.

Trisno menjelaskan, untuk indikator makro di Kabupaten Pekalongan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 mencapai 5,14 persen, lebih baik dari propinsi dan nasional. Sedangkan untuk kemiskinan, Kabupaten Pekalongan sudah single digit yakni 9,67 persen dengan 1,89 masuk kategori kemiskinan ekstrim.

“Angka tersebut menempatkan Kabupaten Pekalongan pada rangking 13-14 di Jawa Tengah. Sedangkan untuk angka pengangguran secara statistic diangka 3,25 persen lebih rendah dari Jawa Tengah yang menyentuh angka 5,13 persen dan nasional 5,23 persen," imbuhnya.

Sumber: