Jawa Tengah Dapat Kuota 11 Ribu Unit Rumah Subsidi dari BP Tapera

SEMARANG - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mengalokasikan pembiayaan rumah subsidi di Jawa Tengah sebanyak 11 ribu unit.  

Rumah subsidi tersebut disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang tersrbar di Kota dan Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Salatiga, Demak, Batang, Kudus, Pati, Jepara, Temanggung, dan Grobogan.

"Kami berterima kasih kepada Tapera atas alokasi rumah bersubsidi di Jateng," ujar Sekertaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, disela peringatan Hari Perumahan Nasional, di Mal Ciputra Semarang, Rabu, 24 Juli 2024.

Dikatakan dia, Pemprov Jateng juga membuat beragam program dalam rangka  penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun yang kurang mampu, diantaranya program Tuku Omah Oleh Omah, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), dan penyediaan rumah bersubsidi.

BACA JUGA:Kepala Daerah Diminta Pegang Teguh Integritas dalam Mengelola Anggaran

BACA JUGA:Pasca Penggeledahan oleh KPK, Nana Sudjana Pastikan Pelayanan Publik di Pemkot Semarang Tidak Terganggu

Sebab,  angka kebutuhan kepemilikan rumah atau backlog di Jawa Tengah mencapai 324.855 unit. Jumlah tersebut cukup tinggi karena rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukinan (Disperakim) Jateng, Arief Djatmiko, mengatakan realisasi program Tuku Omah Oleh Omah yang dilaksanakan sejak 2021 hingga pertengahan 2024 mencapai 1.700 unit. 

"Karena sifatnya stimulan maka kami berharap kabupaten dan kota di Jateng mereplikasi program ini," katanya.

Selain itu, Pemprov Jateng juga menggencarkan program perbaikan RTLH di 35 kabupaten/kota. Pada tahun 2024 mengerjakan sebanyak 17 ribu unit rumah di berbagai daerah di Jateng. 

"Secara gradual kita terus melakukan perbaikan-perbaikan, bahkan kita kolaborasikan  dengan pemerintah pusat,  kabupaten/kota, Baznas, CSR, dan volunteer," jelasnya.

Arief mendorong para pengembang turut berkontribusi dalam hal penyediaan kepemilikan rumah. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (*)

Sumber: