Pangkas Birokrasi untuk Bantuan Bencana

KOTA - Ketua DPRD Kota Pekalongan, Balgis Diab, meminta kepada OPD yang menangani masalah kebencanaan untuk memangkas birokrasi terkait dengan alur pemberian bantuan kepada korban bencana banjir di Kota Pekalongan. Dikatakan Balgis, berdasarkan laporan masyarakat dalam penanganan bencana kemarin masih diberlakukan jalur birokrasi yang panjang sehingga penerimaan bantuan kepada para korban terdampak menjadi terlambat.

"Untuk BPBD dan Dinsos, mohon bisa memangkas jalur birokrasi untuk memberikan bantuan langsung ke masyarakat terutama terkait bantuan logistik seperti makanan dan kebutuhan di pengugsian. Yang selama ini terjadi, jalur birokrasi masih digunakan secara kaku sehingga bantuan datang agak terlambat," kata Balgis dalam rapat kerja lintas OPD yang digelar Komisi C DPRD Kota Pekalongan untuk membahas mengenai penanganan bencana banjir, Rabu (29/1/2020).

Selain memangkas birokrasi, Balgis juga meminta kepada OPD terkait agar memperjelas SOP pemberian bantuan. Karena seringkali masih terjadi saling lempar penanganan antar OPD ketika masyarakat meminta bantuan. "Untuk kejadian seperti itu, saya berharap tidak ada lagi. Kalau ada permasalahan agar bisa segera ditangani," tambahnya.

Dia juga berpesan mengenai penanganan sampah agar jangan sampai terlambat diangkut. Sebab jika sampah masih tercecer dan terjadi hujan maka bisa menutupi atau masuk ke saluran-saluran sehingga menyebabkan genangan banjir. "Saya berharap penanganan sampah oleh DLH bisa lebih luas lagi. Ada semacam kebijakan khusus tanpa harus menunggu di titik kumpul. Setiap sampah yang berserakan bisa segera diatasi," kata Balgis.

Selanjutnya, dia juga ingin informasi terkait kondisi cuaca maupun kiriman air dari hulu juga dapat disosialisasikan secara luas oleh BPBD melalui media resmi, baik media massa, maupun media sosial resmi milik BPBD. Sebab dikatakan Balgis, banyak informasi tak akurat yang tersebar lewat pesan berantau maupun media sosial terkait kondisi cuaca atau kiriman air dari hulu.

"BPBD agar bisa mensosialisasikan bagaimana kondisi cuaca ke depan. Sosialisasi bisa dilakukan lewat media massa, lewat media sosial resmi atau disebarkan ke kelurahan kecamatan agar masyarakt bisa benar-benar tahu bagaimana kondisi cuaca dan seperti apa curah hujan. Kemudian informasi-informasi penting seperti adanya kiriman air, juga harus disampaikan secara resmi sehingga masyarakat bisa lebih percaya dan waspada," pesannya.

Terakhir, Balgis meminta agar OPD terkait juga memperhatikan tiga hal dalam pencegahan maupun penanganan bencana banjir yakni melakukan pemetaan untuk merencanakan pencegahan banjir, intervensi pemerintah terhadap kondisi yang ada di masyarakat serta recovery atau pemulihan pasca terjadinya bencana.(nul)

Sumber: