4.346 Anak di Kota Santri Tidak Sekolah

4.346 Anak di Kota Santri Tidak Sekolah

*Anak Kudu Sekolah

KUDU SEKOLAH: Para Camat di Kabupaten Pekalongan menandatangani pakta integritas gerakan Kudu Sekolah disaksikan Bupati Asip Kholbihi, Kepala Dindikbud Sumarwati, dan Ketua Tim Kudu Sekolah Munafah Asip Kholbihi di Aula Lantai 1 Setda, Jumat (28/2/2020). Hadi Waluyo.

KAJEN - Sebanyak 4.346 anak di Kabupaten Pekalongan tidak sekolah. Ribuan anak tidak sekolah (ATS) ini dengan berbagai macam latar belakang penyebabnya mulai dari faktor kultural, ekonomi, psikologis, hingga kondisi geografis.

Pemkab Pekalongan berupaya keras untuk menarik ribuan ATS itu agar kembali bersekolah melalui gerakan Kudu Sekolah, yang merupakan singkatan dari gerakan kembali upayakan dukungan untuk sekolah.

Komitmen untuk mensukseskan program itu diperkuat dengan pakta integritas camat dan kades untuk berkontribusi dalam gerakan Kudu Sekolah. Pakta integritas ini dilakukan di kegiatan Lokakarya Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Gerakan Kudu Sekolah Kabupaten Pekalongan di Aula Lantai 1 Setda, Jumat (28/2/2020).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Sumarwati, menyatakan, pemkab terus berupaya melakukan penjangkauan anak tidak sekolah melalui gerakan anak Kudu Sekolah. Lokakarya itu, kata dia, untuk memberikan penjelasan yang komprehensif tentang gerakan Kudu Sekolah kepada organisasi perangkat daerah, camat, dan pemerintah desa.

"Kita juga bangun komitmen melalui penandatanganan pakta integritas kecamatan dan desa untuk berkontribusi aktif dalam gerakan ini," tandas dia.

Dikatakan, lokakarya itu diikuti 91 orang, terdiri atas 19 camat, perwakilan 2 kades di masing-masing kecamatan dengan jumlah anak tidak sekolah tertinggi, dan tim gerakan Kudu Sekolah yang diketuai Ketua TP PKK Munafah Asip Kholbihi.

Sumarwati juga menyoroti indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Pekalongan. Dikatakan, IPM tahun 2019 yakni 69,71, naik dibandingkan IPM tahun 2018 di angka 68,97. IPM Kabupaten Pekalongan masuk kriteria sedang. Diharapkan, IPM ke depan bisa naik signifikan menjadi 70 hingga 72 di tahun 2021, sehingga masuk kriteria tinggi.

Indikator pendidikan yang bisa memengaruhi IPM, kata dia, rata-rata lama sekolah. Diakuinya, di Kabupaten Pekalongan anak tidak sekolah saat ini masih ada 3.494 anak (data Dindikbud), dan data terbaru di Bappeda sebanyak 4.346 anak. Ribuan anak ini tersebar di 19 kecamatan.

"Target Kudu Sekolah tahun 2019 mengembalikan anak-anak tidak sekolah untuk kembali sekolah sebanyak 389 anak. Alhamdulilah dari target itu sebanyak 386 anak mau sekolah melalui PKBM, dan 3 anak melalui jalur formal," kata dia.

Dukungan APBD untuk gerakan itu pun diapresiasinya. Dikatakan, bantuan APBD untuk memotivasi anak agar kembali sekolah Rp 300 ribu, dan bantuan Baznas Rp 300 ribu. Target tahun 2020 ada 680 anak tidak sekolah kembali bersekolah, tahun 2021 targetnya ada 1.025 anak, dan di tahun 2022 targetnya 1.400 anak.

"Terima kasih kepada Pak Bupati yang memberi dukungan dari APBD tahun ini naik menjadi Rp 500 ribu untuk anak tidak sekolah agar kembali sekolah. Baznas juga siap mendampingi Rp 300 ribu," kata dia.

Disebutkan, tantangan dalam menarik anak tidak sekolah untuk kembali bersekolah di antaranya cara pandang masyarakat tentang pentingnya pendidikan. "Di masyarakat masih ada pandangan jika sekolah belum menjamin peningkatan taraf hidup seseorang," ujar Sumarwati.

Tantangan lainnya, lanjut dia, rendahnya motivasi untuk sekolah bagi ATS dari orang tua, kurangnya sosialiasi gerakan Kudu Sekolah, dan kurang maksimalnya koordinasi antara kabupaten, kecamatan, dan desa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: