45.956 KK Masih BAB Sembarangan, Faktor Bukan Sekadar Ekonomi

KAJEN - Belum sepenuhnya warga menyadari pentingnya kesehatan sanitasi lingkungan. Di tahun 2018, dari 249.101 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Pekalongan, masih ada 45.956 KK yang buang air besar (BAB) sembarangan, atau sekitar 19,45 persennya.

Padahal, sanitasi yang buruk seperti perilaku buang air besar sembarangan (BABS) ini berisiko menimbulkan penyakit menular di antaranya diare, kolera, hepatitis, dan lainnya. Bahkan, stunting atau lambatnya tumbuh kembang bayi akibat faktor gizi bisa disebabkan oleh buruknya sanitasi di lingkungannya.

Untuk itu, Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti menekankan semua pihak, baik OPD teknis, perusahaan, dan seluruh elemen masyarakat untuk memerangi bersama agar di Desember 2019 ini masyarakat yang buang air besar sembarangan nol persen.

"Masih ada sekitar 46 ribu kepala keluarga yang buang air besar sembarangan. Ini cukup memprihatinkan. Kita diurutan 32 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Ini berarti kita diurutan paling buncit," ujar Wabup Arini Harimurti, saat acara Penggalangan Komitmen Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Kabupaten Pekalongan di Aula Lantai 1 Setda, Senin (1/4).

Disampaikan, di Kabupaten Pekalongan baru 29 desa yang sudah stop BABS. Menurutnya, masih ada 256 desa yang belum stop BABS. Dari 256 desa yang belum stop BABS, lanjut Arini, hanya 32 desa yang belum aktif. Artinya, sebanyak 226 desa lainnya sudah melakukan aksi-aksi untuk memerangi BABS.

Dikatakan, jika dihitung dalam rupiah untuk menuntaskan jamban keluarga pada tahun 2019 ini, dengan asumsi dibutuhkan Rp 2 juta perjamban, maka dibutuhkan anggaran Rp 360 juta perdesa. "Jika ini diselesaikan dengan dana desa kira-kira mustahil 'mboten'. Dana desa berapa?, kayaknya kok tidak mungkin. Ini sudah 30 persen sendiri dari dana desa. Untuk itu, ayo saya ajak tidak hanya desa, tapi semua unsur termasuk OPD terkait, termasuk CSr, ayo perangi bersama, sehingga pada tahun 2019 kita benar-benar bisa nol persen," tandas Arini.

Menurutnya, pemerintah 'ngotot' agar BAB sembarangan bisa nol persen di akhir tahun 2019 ini karena sanitasi yang jelek akan menimbulkan berbagai penyakit menular seperti diare, hepatitis, kolera, polio, dan lainnya. "Yang selama ini kita belum begitu perhatian ternyata sanitasi yang buruk ini juga mengakibatkan adanya stunting, gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis khususnya di usia 1000 hari pertama. Kalau ini tidak diatasi, bagaimana nasib bangsa kita ke depan. Nasib bangsa ke depan ini sangat ditentukan oleh anak-anak kita yang sehat dan cerdas," ujar Arini.

Disebutkan, di Kabupaten Pekalongan ada 32,13 persen balita stunting. Dari 9.459 balita, ujar dia, sekitar 3 ribu di antaranya stunting. Bayi dan balita yang meninggal akibat diare juga ada 6 persen. "Sanitasi jika tidak digarap dengan khusus, angka-angka yang mengikutinya juga tidak akan berhenti. Ayo serius. Apa strateginya. Identifikasi dulu apa penyebab seseorang BAB sembarangan. Itu kan perilaku. Kita ubah perilakunya, kita dukung sarananya," tandasnya.

Disebutkan, pemerintah ada strategi berupa sanitasi total berbasis masyarakat. Yakni, mengubah perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. "Dinkes melakukan simulasi-simulasi di lapangan. Harus ada penyediaan sanitasi. Peran kades sangat penting untuk dukungan anggaran. Dana desa bisa untuk jamban keluarga komunal. OPD terkait khususnya Ketua Bappeda diimbau sebagian dari CSr untuk penuntasan masalah sanitasi. OPD apa yang bisa dilakukan, OPD diundang bukan untuk mendengarkan tapi setiap OPD harus beraksi. PKK juga diharapkan dengan penyuluhannya, himpun dana swadana masyarakat apakah jimpitan atau arisan jamban. Pastikan kegiatan masing-masing, sehingga di 2019 ini bebas BAB nol persen," ujarnya.

Kepala Dinkes Kabupaten Pekalongan Setiawan Dwi Antoro, didampingi Kabid Kesehatan Masyarakat, dr Ida Sulistiyani, menyatakan, Dinkes selama ini mencoba melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dengan cara pemicu, memberikan contoh riil di masyarakat jika buang air besar sembarangan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

"Kita selalu memberikan motivasi, pemicuan kepada masyarakat, agar berperilaku pola hidup bersih dan sehat. Salah satunya penyediaan jamban keluarga agar masyarakat tidak BAB sembarangan. Namun jika hanya sektor kesehatan, tidak akan mampu mengatasi target nasional tahun 2019 harus nol orang yang BABS. Targetnya adalah 100 persen akses air bersih, nol persen daerah kumuh, dan 100 persen tidak buang air besar sembarangan," katanya.

Sedangkan, Ketua DPRD Hindun, menyatakan, DPRD berkomitmen melakukan percepatan penanganan BAB sembarangan. Menurutnya, pada tahun 2019 persoalan itu harusnya sudah selesai. Untuk itu, DPRD mendorong pemda untuk mewujudkan target itu. "Kita juga sudah mewujudkan di penganggaran tahun 2019 terutama di Dinas Perumahan dan Pemukiman ada anggaran sekitar Rp 11 miliar untuk menangani tentang kesehatan, terutama pembuatan jamban-iamban. Masih ada 19 persen yang harus dituntaskan. Saya mendorong sekali agar tahun 2019 semuanya bisa 'clear'. Masak kita diurutan 32 se-Jateng. Ini harus kita tuntaskan," tandas Hindun. (ap5)

Sumber: