Komisi D Tekankan Perlunya Sinergi Program Pemerintah Pusat dan Daerah Untuk Pengentasan Kemiskinan di Blora

BLORA – Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke BLORA untuk memberikan masukan tentang pengentasan kemiskinan. Dalam kunjungan tersebut, komisi D disambut langsung oleh Bupati BLORA beserta jajarannya. 

Mengawali diskusi tersebut, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah dalam diskusi tersebut mengatakan, perlunya sinergi dalam penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan. 

"Kami selalu mengingatkan akan pentingnya sinergi program dari pemerintah pusat dan provinsi yang menyasar persoalan kemiskinan di daerah seperti RTLH dan listrik murah. Kami juga akan berkoordinasi dengan dinas terkait dalam hal perbaikan infrastruktur, utamanya jalan Grobogan-Cepu,” kata Ida, sapaan akrabnya.

Agar program tersebut tepat sasaran, diperlukan pendataan kembali dan memaksimalkan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi satu dari beberapa upaya Pemkab Blora menanggulangi kemiskinan. Khususnya, masyarakat di daerah hutan menjadi prioritasnya.

BACA JUGA:Komisi A DPRD Jateng Minta Program CSR Bantu Entaskan Kemiskinan

BACA JUGA:Komisi E Berharap Strategi Pengentasan Kemiskinan Dinsos Jabar Bisa Jadi Referensi Di Jawa Tengah

Bupati Blora Arief Rohman kepada Komisi D DPRD Provinsi Jateng  menyampaikan, setuju dengan sinergi antara penyelenggara pemerintahan kabupaten, provinsi, dan pusat untuk penanggulangan kemiskinan di Blora.

“Kami berharap ada dukungan dan masukan dari Komisi D agar semangat yang kita bangun dapat terwujud. Karena tanpa bersinergi, persoalan kemiskinan sulit ditanggulangi,” harap bupati.

Datanya menyebutkan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Blora sebesar 11,42% pada 2023 dari jumlah penduduk 901.621 jiwa (BPS, 2023). Dikatakan, persentase itu turun dari angka sebelumnya yang mencapai 12,39%.

Suasana diskusi untuk pengentasan kemiskinan di Blora.-Istimewa -

“Masyarakat di kawasan hutan memang masuk kategori atau secara indikator miskin karena secara fisik rumah yang mereka tempati lantainya masih tanah. Sebenarnya, mereka sendiri nggak mau untuk meninggalkan indikator miskin karena sudah terbiasa. Ada yang mau tapi data di pusat belum berubah,” ungkapnya.

Data Disperakim Provinsi Jateng mencatat, pada 2025 ini jumlah total perbaikan RTLH mencapai 17.000 unit. Dari angka itu, sebanyak 614 unit rumah ada di Kabupaten Blora. Angka itu mengalami kenaikan dibanding pada 2022 yakni 380 unit.

Sumber: