Genjot Program Makan Bergizi Gratis, Jateng Akan Tambah 105 SPPG Baru

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN), di Jakarta, pada Senin, 14 April 2025.-Istimewa -
JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya keras menggenjot program makan bergizi gratis (MBG) di wilayahnya. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan menambah 105 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
Sebanyak 105 SPPG tersebut akan disebar di 35 kabupaten/kota di Jateng, atau masing-masing kabupaten/kota ada tiga SPPG baru.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin usai rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN), di Jakarta, pada Senin, 14 April 2025.
Rencananya, Ia akan segera berkoordinasi dengan bupati/walikota se Jawa Tengah untuk merealisasikan tambahan SPPG tersebut. Ia menargetkan, penambahan itu bisa terealisasi selama sepekan ke depan.
BACA JUGA:Taj Yasin Serap Aspirasi Nelayan Rembang
BACA JUGA:Percepat Program, Aset Milik Pemprov Jateng Bakal Dimanfaatkan untuk Dapur MBG
“Kita rapat untuk persiapan percepatan program MBG, dan alhamdulillah sudah langsung diterima di BGN, sehingga langsung ada tindaklanjut,” kata Taj Yasin yang juga Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jateng ini.
Tak hanya itu, Pokja MBG Jateng juga akan membantu BGN dalam mengakomodir SPPG yang telah berjalan. Sehingga nantinya, tak hanya bertambah, tetapi dapur MBG yang telah berjalan akan didata serta dinilai kelayakannya.
Dalam pertemuan tersebut, Pokja MBG Jateng menyampaikan sejumlah usulan dan kendala dalam pelaksanaan program inisiasi Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Beberapa usulan yang disampaikan, yakni tentang fungsi pengawasan agar didelegasikan ke daerah. Sehingga memudahkan dalam koordinasi pelaksanaan.
Taj Yasin juga menyampaikan agar dilakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan olahan siap saji, serta Sertifikasi Laik Higiene Sanitani (SLHS). Hal ini dalam rangka peningkatan kewaspadaan dini terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan.
Sebelumnya, Pokja MBG Jateng telah memetakan aset Pemprov Jateng yang dapat dimanfaatkan sebagai SPPG. Hasilnya, terdapat 21 aset milik Pemprov Jateng serta 1 aset milik BUMD, berupa 12 bangunan dan 7 bidang tanah.
Di samping itu ada juga 34 SMK yang memiliki catering/tata boga/kantin tipe A yang sudah bersertifikat BPOM. Sementara ada 7 satuan pendidikan yang masuk daftar usulan berpotensi sebagai tempat dapur SPPG.
“Kita berharap jalannya program MBG ini lebih masif lagi di Jawa Tengah,” tandas Taj Yasin. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: