Soroti Rencana KPBU PJU, DPRD Batang Minta Pemkab Tak Tergesa-gesa

BATANG - Rencana Pemerintah Kabupaten Batang menerapkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pemasangan ribuan lampu penerangan jalan umum (PJU) mulai menuai kritik dari DPRD setempat.

Ketua Komisi I DPRD Batang sekaligus Ketua Fraksi PKB, Kukuh Fajar Rhomadhon, mengingatkan agar eksekutif tidak terburu-buru menggarap proyek KPBU tersebut tanpa didasari kajian kebutuhan yang komprehensif dan matang.

Menurut politisi tersebut, pemerintah daerah wajib menguji terlebih dahulu apakah proyek penerangan jalan berskala besar itu benar-benar menjadi prioritas utama yang paling mendesak bagi warga Batang saat ini.

"Pemda harus memastikan dulu apakah penerangan jalan ini benar-benar kebutuhan yang urgent dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Kabupaten Batang," ujar Kukuh kepada wartawan, kemarin.

BACA JUGA:Kasus Gizi Buruk di Batang, DPRD Soroti Program MBG Jangan Asal-asalan

BACA JUGA:Bupati Batang Fokus Percepatan Publik, MPP Catat 3.337 Layanan Tanpa Kendala

Ia menilai, kondisi keuangan daerah seharusnya menjadi pertimbangan fundamental sebelum mengambil keputusan jangka panjang melalui skema KPBU. Apalagi, pola kerja sama ini mengikat daerah dalam pembayaran layanan selama satu dekade.

Kukuh menegaskan, DPRD tidak ingin proyek besar justru menjadi beban APBD di kemudian hari jika sejak awal tidak dihitung secara saksama.

Pertanyakan Ketepatan Skema KPBU

Lebih lanjut, ia juga mempertanyakan apakah pola KPBU merupakan opsi paling ideal untuk mengatasi minimnya penerangan jalan di Kabupaten Batang.

"Kalau memang dianggap urgent, apakah skema KPBU ini juga sudah dianggap paling tepat," katanya.

Kukuh berpendapat, pemerintah perlu membuka kajian secara transparan agar publik bisa memahami alasan penggunaan skema kerja sama dengan badan usaha.

Proyek penerangan jalan, lanjutnya, harus bertumpu pada kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar mengejar target percepatan pembangunan.

Ia juga menyoroti ketidakjelasan data kebutuhan PJU secara detail di wilayah Batang hingga saat ini.

"Sampai sekarang belum ada kepastian sebenarnya kebutuhan PJU di Batang itu berapa," ujarnya.

Sumber: