WONOPRINGGO - Dalam penggunaan Dana Desa (DD), pemerintah desa diharapkan benar-benar memedomani regulasi yang ada. Untuk itu, seluruh tahapan, baik perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawabannya dituntut agar transparan, sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam membangun desanya.
Dijelaskan Camat Wonopringgo, Tuti Hariyati, transparansi menjadi hal yang vital dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan saat ini, termasuk tingkat desa. Sebab, melalui transparansi diharapkan terbangun semangat partisipasi, kebersamaan dan tanggung jawab, hingga kontrol dari masyarakat.
"Transparansi ini bisa diwujudkan dalam banyak kegiatan. Misal, pemerintah desa intens mensosialisasikan skala prioritas pembangunan ke masyarakat, sehingga masyarakat tahu dan memahami. Atau bagaimana penggunaan dana desa dalam setahun, bisa diinformasikan lewat papan grafis, termasuk papan proyek saat pembangunan fisik," terang Tuti.
Untuk menjalankan program pembangunan yang bersumber dari DD, pemerintah desa juga harus dapat memedomani mekanisme perencanaan penggunaan DD, merencanakn program dan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat. Misalnya untuk kegiatan pencegahan stunting, mensukseskan ODF, difabel, warga miskin terlantar, lansia, posyandu, karang taruna, dan Lainnya.
"Pemdes juga harus melaksanakan kegiatan tepat mutu dengan menyusun pelaporan dan pertangung jawaban tepat waktu. Harapannya, dengan adanya dana desa ini, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi," ungkapnya.
Tidak hanya kebutuhan berupa infrastruktur fisik saja, DD juga menurut Tuti bisa digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, bahkan porsinya minimal 30%. "Yang terpenting, pemrintah desa dapat menjalankan semua program pembangunan secara transparan," pungkasnya. (jun)