KAJEN.RADARPEKALONGAN.CO.ID - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pekalongan menyampaikan sikap tegas menentang rencana pemberlakuan kebijakan 5 hari sekolah di wilayah Kabupaten Pekalongan.
Penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran akan terganggunya sistem pendidikan keagamaan non formal serta berkurangnya ruang bagi penguatan nilai sosial dan budaya lokal.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan, Jahirin, MH, menilai bahwa sistem lima hari belajar dalam sepekan tidak sejalan dengan karakter pendidikan masyarakat Pekalongan yang lekat dengan kehidupan religius dan tradisi pesantren.
Menurutnya, kebijakan ini justru berisiko melemahkan peran lembaga-lembaga seperti madrasah diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang selama ini menjadi pilar pendidikan moral dan spiritual anak-anak.
“Full day school ini bukan hanya soal waktu belajar yang panjang, tapi juga soal dampak sosialnya. Anak-anak akan kelelahan dan kehilangan waktu untuk belajar agama secara nonformal. Ini bisa merusak tatanan pendidikan yang sudah lama kita jaga,” ungkap Jahirin.
Ia juga menyebutkan bahwa pendekatan seragam dalam kebijakan pendidikan sering kali mengabaikan realitas sosial di daerah. Kabupaten Pekalongan, kata Jahirin, memiliki kondisi masyarakat yang sangat berbeda dengan perkotaan besar. Tradisi keagamaan yang kuat harus menjadi acuan utama dalam merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan kearifan lokal.
Jahirin, yang juga dikenal sebagai aktivis muda NU, menyatakan bahwa Fraksi PKB sepenuhnya mendukung sikap Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pekalongan yang sebelumnya sudah lebih dulu menyatakan penolakan terhadap rencana tersebut. Keduanya memiliki kepedulian yang sama dalam menjaga kelangsungan pendidikan Islam di daerah.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kemitraan antara pendidikan formal dan non formal agar anak-anak mendapatkan pembelajaran akademik sekaligus pendidikan karakter secara seimbang.
“Anak-anak tidak hanya butuh ilmu di atas kertas, mereka juga butuh pembinaan akhlak dan spiritual. Jangan sampai efisiensi sistem malah mengorbankan jiwa pendidikan itu sendiri,” tegasnya.
Fraksi PKB berharap Pemkab Pekalongan dapat meninjau kembali rencana tersebut dengan lebih bijak, serta melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat lokal sebelum mengambil keputusan. Pendidikan, kata mereka, harus tumbuh dari akar budaya masyarakat, bukan sekadar meniru sistem yang belum tentu cocok.