RADARPEKALONGAN.CO.ID - Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, melakukan pertemuan strategis dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, dalam rangka membahas berbagai kebutuhan pembangunan kawasan permukiman di Kabupaten Pekalongan.
Pertemuan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Banyumas dan menjadi kelanjutan dari dialog sebelumnya antara Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dengan jajaran Kementerian PKP di Jakarta.
Dalam suasana yang akrab dan santai, Sukirman memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan beberapa program prioritas yang dinilai mendesak, terutama menyangkut kondisi kawasan pesisir serta perbaikan rumah warga yang tidak layak huni.
“Saya merasa diskusi ini berjalan efektif karena kami punya latar belakang yang sama di dunia aktivisme, jadi komunikasi terasa lebih cair,” ujar Sukirman.
Salah satu poin penting yang disampaikan adalah usulan rehabilitasi 490 rumah warga melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PKP. Skema ini, menurutnya, mirip dengan program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang pernah dijalankan oleh pemerintah daerah sebelumnya.
“Dengan nilai stimulan sekitar Rp 20 juta per rumah, kami berharap bantuan ini dapat dimaksimalkan dengan semangat gotong royong di masyarakat,” jelasnya.
Ia merinci bahwa dari total dana tersebut, sekitar Rp 2,5 juta akan langsung diberikan kepada penerima manfaat, sementara sisanya sebesar Rp 17,5 juta digunakan untuk pembelian material bangunan.
“Nilainya memang tidak sepenuhnya cukup, sehingga partisipasi warga sekitar sangat dibutuhkan. Ini juga jadi momentum untuk memperkuat nilai kebersamaan di lingkungan,” imbuh Sukirman.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan permohonan bantuan untuk penanganan rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana pada awal tahun 2025, termasuk yang lokasinya berada di kawasan rawan seperti tebing dan aliran sungai. Selain itu, Pemkab juga mengajukan pembangunan rumah susun (rusunawa) di wilayah Kecamatan Wiradesa dan Kedungwuni untuk mengatasi keterbatasan lahan permukiman.
Tidak hanya itu, penataan kawasan pesisir juga menjadi agenda utama dalam usulan Pemkab Pekalongan.
“Kami ingin memastikan wilayah pesisir tidak tertinggal, baik dari segi infrastruktur, perumahan, maupun kualitas hidup masyarakatnya,” kata Sukirman.
Wabup optimistis usulan ini bisa diterima dengan baik oleh pemerintah pusat. Dengan dukungan data akurat yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pemkab Pekalongan yakin setiap program yang diajukan akan tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.