BATANG - Para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batang, diingatkan agar tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan mengorbankan standar gizi pada menu dan juga nilai dari makanan yang diberikan.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Batang, H Tofani Dwi Arieyanto menanggapi banyaknya keluhan cari masyarakat terkait menu MBG pada bulan Ramadan ini.
"Kami menerima banyak masukan, disertai foto-foto terkait menu MBG pada bulan Ramadan ini, seperti jenis makanan dan juga nilainya atau harga makanan yang jauh dari ketentuan," ungkap Tofani, Kamis 26 Februari 2026.
Tofani menjelaskan, pada bulan Ramadan ini para siswa mendapat menu makanan kering dari pihak SPPG. Namun setelah berjalan selama beberapa hari, ternyata meni yang diberikan dianggap kurang layak, bahkan beresiko jika disantap saat buka puasa.
BACA JUGA:Beberapa Bangunan Sudah Rusak, Komisi IV DPRD Batang Minta Rehab SDN Krengseng 1 Dilanjutkan
"Kita di dewan juga menemukan adanya menu makanan yang diberikan untuk anak sekolah mudah basi, sehingga bisa membahayakan keselamatan anak-anak jika dikonsumsi saat buka puasa. Hal ini tentunya harus menjadi catatan tersendiri bagi tim pengawas program MBG yang dibentuk Pemkab Batang," terang anggota DPRD Batang dari Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Tidak hanya dari sesi menu yang terkesan disusun asal-usulan, Tofani juga menyoroti nilai dari menu yang diabadikan. Pasalnya, jika dirupiahkan, nilainya kurang dari Rp10 ribu, dan kemasannya juga hanya plastik biasa saja.
"Beberapa ibu-ibu yang mengadu ke kami, menu MBG di bulan Ramadan ini sangatlah 'hemat', jauh dari Rp10 ribu/porsi seperti yang digembar-gemborkan selama ini. Hal ini tentunya harus menjadi catatan tersendiri bagi pihak yang BGN (Badan Gizi Nasional) selalu regulator program MBG," papar Tofani.
Disisi lain, Komisi IV juga meminta para kepala sekolah yang sekolahnya menerima program MBG untuk berani menolak atau mengembalikan menu yang dibagikan oleh SPPG jika dianggap tidak layak dikonsumsi, serta bisa membahayakan keselamatan siswa.
"Sekolah harus cek dulu menu yang akan dibagikan, jika memang tidak layak, tolak dan kembalikan pada SPPG, kemudian lapor ke BGN. Ini demi kesehatan dan keselamatan anak-anak kita," tegas Tofani.
Kalangan dewan juga mendesak BGN di wilayah Batang mengevaluasi SPPG yang tidak mengikuti aturan dan memberi sanksi bila ditemukan pelanggaran, agar tidak menciderai yang kinerjanya sudah bagus.
"Untuk Satgas MBG, harus pro aktif melakukan pengawasan. Jangan baru gerak setelah ada kejadian atau timbul korban akibat program ini," tandas Tofani.