BATANG – Puluhan nelayan dan pemilik kapal di Kabupaten Batang menggelar aksi unjuk rasa menuntut penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar nonsubsidi, Senin (4/5/2026).
Aksi yang berlangsung di depan Gedung DPRD setempat itu mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang, Junaenah.
Junaenah menilai pemerintah pusat maupun daerah wajib merespons cepat kesulitan yang dihadapi nelayan, khususnya di tengah tingginya tekanan ekonomi. I
Junaenah menekankan pentingnya keberpihakan kepada masyarakat pesisir yang saat ini mengandalkan sektor perikanan sebagai tumpuan utama.
"Nelayan sekarang jadi ujung tombak, apalagi petani juga terdampak rob. Saya mendukung penuh penurunan harga solar untuk nelayan," ujar Junaenah di lokasi aksi.
BACA JUGA:Nelayan Batang Bergerak, Minta Pemerintah Turunkan Harga Solar Nonsubsidi yang Naik 4 Kali Lipat
Menurut politisi tersebut, produktivitas pertanian di sejumlah wilayah Batang terus tergerus akibat banjir rob, sehingga sektor perikanan otomatis menjadi penyangga ekonomi masyarakat pantai. Ia berharap ada kebijakan afirmatif dari pemerintah agar aktivitas melaut bisa pulih dan pendapatan warga tidak makin tertekan.
Junaenah juga membuka peluang pembahasan lanjutan di tingkat pimpinan DPRD, menyangkut tambahan kuota atau subsidi solar bagi nelayan pada tahun depan.
"Untuk tahun ini mungkin berat, tapi ke depan akan kami bahas. Pimpinan akan rapat mencari solusi, termasuk kemungkinan penambahan solar jika anggaran memungkinkan," tuturnya.
Setelah berorasi di halaman DPRD, massa demonstrasi melanjutkan perjalanan ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang. Mereka kembali menyuarakan tuntutan yang sama dengan memasang sejumlah spanduk protes.
Koordinator aksi, Diharnoko, menjelaskan bahwa lonjakan harga solar non-subsidi dari sekitar Rp9.000–Rp10.000 per liter menjadi sekitar Rp30.000 per liter sejak April 2026 telah menggandakan biaya operasional kapal. Akibatnya, dari sekitar 40 kapal yang biasa aktif melaut, kini hanya lima unit yang masih beroperasi.
"Dengan harga sekarang, bekal melaut membengkak dua kali lipat. Kalau dipaksakan, jelas rugi. Makanya banyak kapal yang tidak jalan," ujar Diharnoko.
Ia menambahkan, kondisi ini tidak hanya merugikan pemilik kapal, tetapi juga anak buah kapal (ABK) yang kehilangan penghasilan. "Kalau dibiarkan terus, dampaknya luas. Banyak ABK menganggur karena kapal tidak beroperasi," tegasnya.
Para nelayan berharap pemerintah segera menetapkan kebijakan harga khusus BBM untuk sektor perikanan.