BATANG - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni melalui peningkatan cakupan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di sejumlah daerah.
Pernyataan itu disampaikan Maruarar di sela-sela peresmian akad massal 62.710 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Kamis (30/7/2026).
Menurut Maruarar, alokasi bantuan BSPS ditentukan berdasarkan kebutuhan di lapangan serta kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program.
Pada 2025, Kabupaten Batang tidak mendapat jatah bantuan bedah rumah. Namun tahun ini, pemerintah mengalokasikan 1.000 unit untuk wilayah tersebut.
BACA JUGA:Bupati Batang Tegaskan LP2B Tetap Dipertahankan di Atas 87 Persen di Tengah Industrialisasi
"Tahun lalu di Batang belum mendapatkan alokasi. Tahun ini kami tingkatkan menjadi 1.000 unit setelah melihat kebutuhan di lapangan dan kesiapan pemerintah daerah," ujar Maruarar.
Ia juga membandingkan peningkatan signifikan yang terjadi di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pada 2025, Brebes hanya menerima 20 unit BSPS, tetapi pada 2026 melonjak menjadi 1.500 unit.
Lonjakan ini, kata Maruarar, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo Subianto dalam menangani persoalan perumahan rakyat.
"Peningkatan jumlah bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat," jelasnya.
Selain memperluas BSPS, Kementerian PKP juga terus mengembangkan KUR Perumahan sebagai instrumen pembiayaan alternatif guna memperkuat sektor perumahan nasional. Maruarar mengungkapkan,
Provinsi Jawa Tengah saat ini menjadi daerah dengan penyaluran KUR Perumahan tertinggi di Indonesia. Capaian ini tidak lepas dari sinergi antara pemerintah pusat, pemda, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat.
"Kami mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk perbankan, yang telah membantu memperluas akses pembiayaan sektor perumahan sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak masyarakat," ungkapnya.
Maruarar juga mengajak seluruh kepala daerah untuk terus mendukung program prioritas di bidang perumahan, meliputi pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan rumah susun, penataan kawasan kumuh, hingga pengembangan skema pembiayaan yang semakin mudah diakses.
Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan perumahan di wilayahnya. Ia menyebut bantuan 1.000 unit BSPS sangat berarti bagi masyarakat Batang yang masih menempati rumah tidak layak huni.