PEKALONGAN - Dalam rangka penilaian zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( KPPN ) Pekalongan sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang ada di Kota Pekalongan bergerak cepat dengan terus melakukan pembenahan.
Saat diwawancarai, Kepala KPPN Pekalongan, Wahyu Harmono mengatakan, sejak pencanangan tahun 2018 hingga dinyatakan lolos untuk mengikuti penilaian zona integritas menuju WBK di tahun 2020 ini.
"Alhamdulillah KPPN Pekalongan telah menunjukkan trend yang meningkat pesat sejak penilaian di tingkat Kanwil (Eselon II), tingkat Eselon I dan di Tingkat Penilaian Kementerian (TPK) dengan raihan nilai 86,94, kemudian 92,73 serta 96,96 di tingkat tim penilai kementerian sehingga bersama 85 unit kerja lingkup DJPb dinyatakan lolos untuk berkompetisi dalam penilaian predikat WBK yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Nasional," ucapnya.
Wahyu Harmono menjelaskan, KPPN Pekalongan bersama empat KPPN di Jawa Tengah yaitu KPPN Tegal, KPPN Semarang I, KPPN Klaten serta KPPN Banjarnegara, saat ini pada tahapan penilaian WBK untuk mewujudkan menjadi institusi yang bebas dari korupsi dengan kualitas pelayanan yang tinggi terus dilakukan baik dalam pemberian layanan maupun berbagai inovasi baru yang dikembangkan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan para pemangku kepentingan.
"Kami mempunyai Program DISKUSI yakni Dialog Interaktif Satker Keuangan Sinergi, yang merupakan salah satu inovasi program yang dikembangkan untuk membangun kebersamaan sekaligus peningkatan kualitas pengelolaan dana APBN yang dikelola satuan kerja lingkup KPPN Pekalongan," bebernya.
Disamping itu dari program DISKUSI yang dilaksanakan baik secara langsung maupun daring (dalam jaringan) tersebut akan menjadi daya dorong yang kuat kepada satuan kerja mitra KPPN Pekalongan untuk mempercepat penyaluran anggaran dana APBN terlebih adanya kebijakan relaksasi dengan berbagai kemudahan pencairan dana akan menjadi langkah positif untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Triwulan III dan IV tahun 2020 sebagaimana telah dicanangkan oleh pemerintah pusat. "Inovasi lainnya adalah aplikasi berbasis android bernama Lantip, sebuah gagasan untuk mempermudah stakeholder membantu dalam pengelolaan APBN dalam genggaman," tambahnya.
Wahyu Harmono menambahkan, Timeline penilaian ZI WBK sendiri juga sudah dipersiapkan waktunya oleh tim penilai nasional, dan saat ini telah masuk tahap survei hasil penilaian reformasi birokrasi dan zona integritas yang dilakukan oleh pihak stakeholder penerima layanan yang dilaksanakan secara online. "Sebagai salah satu instansi dengan layanan tanpa biaya dan secara terus menerus melakukan perbaikan layanan termasuk dimasa pandemi saat ini tetap memberikan layanan yang terbaik demi mengawal APBN menuju Indonesia maju maka KPPN Pekalongan optimis meraih kepercayaan dari para stakeholder untuk meraih predikat unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi," pungkasnya. (dur)