KOTA - Realisasi klaim program yang dicairkan oleh BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Pekalongan hingga 19 Desember 2019, tercatat sudah mencapai angka Rp173 miliar atau melebihi jumlah realisasi iuran yang berhasil dikumpulkan. BPJAMSOSTEK mencatat, realisasi iuran mencapai sampai saat ini sudah menyentuh Rp146 miliar atau 108% dari target sebesar Rp130,9 miliar.
Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Pekalongan, Muslih Hikmat menjelaskan, jumlah pencairan klaim program yang lebih besar dibandingkan jumlah realisasi iuran dikarenakan pencairan klaim dapat dilakukan secara online dan terintegrasi. Pencairan klaim di BPJAMSOSTEK Pekalongan, didominasi oleh pekerja yang justru berada di wilayah Jabodetabek.
"Ini memang sesuai pangsa pasar. Di Pekalongan pangsa pasarnya adalah Jabodetabek. Jadi mereka yang bekerja di sana begitu keluar, kembali, mereka mengambilnya di sini," kata Muslih.
Lantas bagaimana jumlah klaim yang lebih besar dari iuran tetap dapat diberikan, dia menjelaskan bahwa kontribusi iuran dihitung secara total untuk seluruh Indonesia. Sebagian besar iuran, didapat dari wilayah Jakarta yakni 40 persen dari total iuran se Indonesia. Sisanya, 60 persen dibagi di 10 kantor wilayah yang artinya rata-rata hanya menyumbang 6 persen. "Untuk itulah walaupun realisasi klaim pencairan program lebih besar tetap tidak menjadi masalah," tambahnya.
Mengenai realisasi klaim program untuk kantor cabang Pekalongan, dia menjelaskan bahwa Jaminan Hari Tua (JHT) menempati realisasi klaim tertinggi yakni sebesar Rp160 miliar untuk 18.677 kasus. Kemudian disusul Jaminan Kematian (JKM) yang sebesar Rp7,67 miliar untuk 261 kasus, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp3,97 miliar untuk 586 kasus dan Jaminan Pensius (JP) sebesar Rp1,5 miliar dari 1.486 kasus.
Dengan capaian operasional tersebut, dikatakan Muslih BPJAMSOSTEK cabang Pekalongan sukses menempati urutan 6 dari 12 kantor cabang di Jawa Tengah. Di tingkat nasional, untuk kelas kantor cabang III BPJAMSOSTEK Pekalongan berhasil masuk 10 besar yakni menempati peringkat ke 5.
Namun dia menyatakan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus dikejar, yakni mengenai realisasi jumlah peserta. Berdasarkan data hingga akhir tahun, untuk sektor penerima upah (PU) dari target 97.991 tenaga kerja aktif realisasinya baru mencapai 92.095 tenaga kerja aktif. Untuk sektor bukan penerima upah (BPU), dari target tenaga kerja aktif sebanyak 22.300 realisais baru mencapai 69% yakni 15.605 tenaga kerja aktif.
"Untuk tenaga kerja dari sektor penerima upah, hampir semua sudah terdaftar sehingga fokus kami adalah untuk usaha mikro dan kecil, juga Bumdes dan toko-tokok kecil. Kemudian untuk sektor BPU kami juga meminta bantuan Pemda karena agak sulit jika tidak menjaring lewat asosiasi," katanya.
Dia mencontohkan salah satu potensi terbesar yakni di sektor batik. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan tercatat ada sebanyak 5.000 home industri batik di Kota Pekalongan. Dengan estimasi satu home industri dengan dua karyawan diikutkan program maka sudah ada 10.000 peserta baru.
"Kami sudah sosialisasikan ini. Karena hanya dengan Rp16.800 maka sudah mendapatkan dua program yakni JKM dan JKK. Dan kami juga sudah sampaikan program itu bisa dibayar dimuka selama 3 bulan sehingga tidak membebani pengusaha," tandasnya.(nul)