**Admin Desa Dilatih IT
KAJEN - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pekalongan siap mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemkab Pekalongan. Salah satu upaya awal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis IT dan keterbukaan informasi publik, Diskominfo dan Dinas PMD, P3A, PPKB Kabupaten Pekalongan menggelar pelatihan IT bagi admin perangkat desa.
"Kami baru saja menggelar rakor implementasi pelaksanaan SPBE di Pemkab Pekalongan. Ini rakor awal terkait apa yang akan dilakukan Diskominfo bersama PMD kedepannya terkait dengan masalah tata kelola pemerintahan berbasis IT dan tata kelola berbasis keterbukaan informasi publik," ujar Kepala Diskominfo Kabupaten Pekalongan Anis Rosidi ditemui usai rakor implementasi SPBE dengan mengundang pihak kecamatan dan perwakilan sekdes di Aula Diskominfo, Jumat (13/3/2020).
Dikatakan, konsekuensi tata kelola pemerintahan berbasis IT dan keterbukaan informasi publik adalah adanya kesiapan infrastruktur, anggaran, dan yang terpenting kesiapan SDM di tingkat desa. Apalagi, lanjut dia, di desa ada otonomi desa. Konsekuensinya, kata dia, desa mengelola dana yang banyak dan harus bisa dipertanggungjawabkan, dan banyak pihak yang mengawasi.
"Sesuai dengan tata kelola pemerintahan berbasis keterbukaan informasi publik, desa harus mengupload apa-apa yang sudah dilakukan terkait dengan pengelolaan dana desa di sebuah situs atau web desa. Karena ini di pantau penggunaannya. Ini salah satu isi dari sistem informasi desa (SID). Di situ ada Siskuides dan aplikasi-aplikasi lainnya seperti BUMDes dan web desa," kata dia.
Menurutnya, SID perlu ditangani oleh aparatur perangkat desa yang mumpuni, dan saat ini SDM di desa untuk menangani itu masih sangat lemah. Oleh karena itu, Diskominfo bersama Dinas PMD selaku instansi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa mengambil langkah agar desa dan kecamatan siap mengiplementasikan tata kelola pemerintahan baru tersebut.
"Salah satunya dengan menggelar pelatihan admin perangkat desa. Ada 19 kecamatan yang dibagi 7 rayon, nanti mereka mandiri. Ini tidak ada dukungan anggaran tapi bentuk 'sense of crisis' melaksanakan tupoksi dinas. Kami akan mendatangi kecamatan-kecamatan," ujar dia.
Upaya itu juga untuk mendukung rencana jangka panjang Pemkab Pekalongan, yakni seluruh desa harus memiliki web desa dengan domain desa.id.
"Di Kabupaten Pekalongan belum semua desa memiliki web. Baru ada lima desa. Ini akan dikoordinir dan difasilitasi Diskominfo karena domain ini kewenangan dari Kementerian," kata dia.
Upaya awal ini, kata dia, sebagai bagian dari program jangka panjang Kabupaten Pekalongan agar siap menghadapi tata kelola pemerintahan berbasis keterbukaan informasi publik. "Ini bagian dari road map kami dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis keterbukaan informasi publik, berbasis IT, dan tata pemerintahan berbasis single and open data sistem. Kita berharap banyak dari SID ini. Karena dari SID ini kita bisa mendapatkan hampir 70 persen data di Kabupaten Pekalongan. Datanya macam-macam mulai kemiskinan, penduduk, potensi desa, dan lainnya," imbuh dia. (had)