*DPRD Minta Segera Dilaksanakan
KOTA - Data calon penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kota Pekalongan, terus mengalami penambahan dalam beberapa hari terakhir. Dari data terakhir yang dicatat Dinas Sosial P2KB yang merupakan hasil penghimpunan dari RT RW dan kelurahan yakni sebanyak 39.000-an KK, kini sudah bertambah menjadi 59.000-an KK.
Dengan penambahan tersebut, kini jumlah KK di Kota Pekalongan yang tercatat sebagai calon penerima bantuan sebanyak 89.039 KK atau sebanyak 89,78% dari total jumlah KK di Kota Pekalongan sebanyak 99.236 KK.
Dari jumlah itu, 32.505 KK akan mendapatkan bantuan dari pemerintah dari berbagai program yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan tambahan non tunai. Kemudian, 18.705 KK akan mendapatkan bantuan dari provinsi dan sisanya sebanyak 37.829 KK akan menerima bantuan dari APBD Kota Pekalongan.
Atas kondisi demikian, Komisi C DPRD Kota Pekalongan meminta Dinsos P2KB sebagai leading sector pelaksana pemberian bantuan untuk segera mengeksekusi data yang sudah masuk sebagai penerima bantuan untuk tahap pertama. "Kami harapkan data yang sudah masuk ini agar segera dieksekusi dahulu untuk menerima bantuan tahap pertama. Karena masyarakat sudha banyak yang bertanya," kata Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan, Makmur S Mustofa, Rabu (22/4/2020).
Dia juga berpesan agar jangan sampai terjadi duplikat data terhadap calon penerima bantuan. Sehingga Dinsos P2KB diminta untuk segera melakukan finalisasi data. "Data yang sudah masuk diharapkan bisa segera difinalkan. Sehingga kebutuhan anggaran juga bisa segera ditentukan dan realisasi bantuan bisa dilaksanakan," harapnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan, Nusron juga menyatakan hal sama. Menurutnya, data yang sudah masuk agar segera dieksekusi untuk pemberian bantuan tahap pertama sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk tahap selanjutnya. "Karena tahap kedua ini bisa jadi muncul gelombang penerima baru yang masuk dan benar-benar layak menerima. Atau sebaliknya, terjadi penyusutan jumlah penerima," katanya.
Sehingga dia berharap Dinsos P2KB melalui RT dan RW bisa terus melakukan validasi data. "Data yang sudah masuk jumlahnya mencapai hampir 90% KK di Koita Pekalongan. Ini artinya apa, bahwa masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kota Pekalongan ini hampir merata dan ini menjadi tanggung jawab kita semua," tambahnya.
Plt Kepala Dinsos P2KB, Budiyanto menjelaskan, Dinsos P2KB memang masih terus menerima masukan data dari RT dan RW karena ternyata masih ada KK yang belum menyerahkan data ke RT dan RW. "Masih terus ada data yang masuk dan ini langsung kami validasi. Karena ketentuannya adalah satu KK menerima satu bantuan sehingga tidak ada yang menerima dobel nantinya," jelas Budiyanto.
Terkait dengan pelaksanaan distribusi bantuan, pihaknya akan berupaya melakukan finalisasi data dan mengusulkan kebutuhan anggaran ke TAPD agar segera dapat terealisasi. Untuk bantuan melalui program dari pemerintah pusat seperti PKH dan BPNT, dikatakannya dapat berjalan seperti biasa.
"Untuk bantuan yang dari kota yakni uang tunai, akan disalurkan lewat RT dan RW untuk mencegah kerumunan. Nanti uang bantuan akan kami berikan ke kelurahan yang selanjutnya dikoordinasikan ke RT dan RW untuk didistribusikan ke maisng-masing penerima bantuan. Targetnya dalam waktu dekat bisa terealisasi," tandasnya.
Seperti diketahui, Pemkot Pekalongan akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai untuk tiga bulan dengan besaran masing-masing Rp200 ribu per bulan. Pemberina bantuan ditargetkan dapat mulai dilakukan bulan ini.(nul)