KOTA - Komisi A DPRD Kota Pekalongan, mengundang pihak eksekutif untuk membahas terkait rencana pemberian bantuan uang transport bagi pengurus masjid-musala, Senin (4/5/2020) malam. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang diterimakan secara langsung, kali ini Pemkot Pekalongan berencana memberikan bantuan lewat rekening.
Asisten 1 Setda Kota Pekalongan, Susilo menjelaskan, mekanisme pemberian bantuan yang diubah lewat rekening dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona dengan tidak membuat pertemuan atau mengumpulkan orang dalam satu kegiatan. "Sehingga kami sudah mengirimkan surat ke kelurahan untuk meminta bantuan agar membantu proses untuk mengurus tabungan bagi takmir masjid dan musala," jelasnya.
Sampai saat ini, sudah ada takmir masjid-musala dari 20 kelurahan yang selesai membuat buku tabungan. Tujuh kelurahan lain tengah dalam proses. Susilo menjelaskan, dari 128 masjid di Kota Pekalongan sudah 66 masjid yang selesai membuat buku tabungan sedangkan untuk musala dari jumlah 708, sudah 364 yang masuk. "Total sudah ada 430 yang masuk ke kami," katanya.
Susilo menyatakan bahwa pengalihan mekanisme pemberian bantuan uang transport tersebut bukan untuk mempersulit namun semata untuk menghindari terjadinya kerumunan. Dalam satu tahun, pemberian banport dibagi dalam tiga tahap. Untuk tahap pertama yakni bulan Januari sampai April akan disalurkan pada Mei dan dipastikan diberikan sebelum hari raya idulfitri.
Ketua Komisi A DPRD Kota Pekalongan, Fauzi Umar Lahji mengatakan, untuk masjid dan musala yang sudah memproses buku tabungan maka bisa dilanjutkan. Namun bagi yang belum, untuk menghindari kerumunan saat pengurusan di bank dia mengusulkan agar dibantu pengurusannya secara kolektif.
"Yang sudah jalan dengan rekening tidak apa-apa. Bagi yang belum bisa tolong dibantu dengan pendataan melalui kelurahan dan kecamatan dan diurus secara kolektif. Sehingga nanti tidak timbul kerumunan juga saat mengurus di bank," katanya.
Anggota Komisi A, Aminudin Azis juga sepakat terkait mekanisme yang dipilih Pemkot. "Kalau memang mengacu pada protokol kesehatan syaa cenderung lebih setuju dengan mekanisme lewat rekening. Apalagi posisi saat ini sudah 50% lebih yang masuk. Persoalan munculnya masalah saat pembukaan rekening, sebetulnya bisa kita bantu lewat siste," tuturnya.
Wakil Ketua DPRD, Edy Suprianto yang juga Koordinator Komisi A mengatakan bahwa memang sempat muncul kekhawatiran terkait pengurusan pembukaan rekening yang akan merepotkan pengurus masjid musala. Apalagi jika seluruhnya mengurus sendiri ke bank maka bisa terjadi penumpukkan di bank. Sehingga harapannya ada bantuan dalam rangka membuat rekening secara kolektif.(nul)