KOTA - Ketua DPRD Kota Pekalongan, Balgis Diab meminta Pemkot Pekalongan untuk membatasi pintu masuk menuju Kota Pekalongan dalam rangka mengantisipasi gelombang pemudik dini. Menurutnya, harus ditentukan titik masuk Kota Pekalongan agar mudah melakukan pendataan warga yang datang.
Hal itu disampaikan Balgis yang ditemui usai mengikuti rapat terbatas bersama Forkompimda di Ruang Kresta Setda Pekalongan, Senin (30/3/2020). Dikatakan Balgis, dengan pembatasan pintu masuk maka akan mudah mendeteksi dan mencatat berapa warga dari luar daerah yang mudik dini dan masuk ke Kota Pekalongan.
"Selain untuk pendataan, dengan pembatasan pintu masuk juga dapat memudahkan petugas untuk melakukan deteksi dini terhadap warga yang datang. Bagi semua warga yang datang, juga harus langsung ditetapkan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP). Artinya, mereka harus melakukan isolasi diri di rumah sendiri selama 14 hari dengan diawasi oleh keluarga," katanya.
Selain terkait gelombak pemudik dini, Balgis juga meminta adanya posko tanggap corona hingga tingkat kecamatan, kelurahan bahkan RW dan RT. Posko tersebut bertugas untuk mendata dan mencatat informasi jumlah penduduk yang masuk dan jumlah penduduk Kota pekalongan yang berada di luar kota.
Selain itu, posko juga bertugas untuk memberikan edukasi mengenai virus corona sehingga masyarakat bisa mendapatkan info yang valid dari sumber yang jelas. Bukan dari media sosial yang belum tentu kebenarannya. "Posko ini juga bisa membantu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan virus corona," tambahnya.
Balgis juga melihat ada beberapa lokasi yang sampai saat ini menjadi pusat kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Salah satunya yakni pasar burung di kawasan Pasar Darurat Sorogenen dan juga di Alun-alun Kota Pekalongan. Dia berharap dua lokasi itu bisa menjadi perhatian bersama oleh Pemkot dan instansi terkait.(nul)