*Terkait Pilkada Serentak 2024
BATANG - Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menyatakan bahwa pengisi fase kekosongan kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2022 belum ada kejelasan. Sebab sejauh ini pemerintah juga belum memberikan solusi atau keputusan apapun terkait dampak pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tersebut.
Politisi asal Partai Golkar itu mengatakan bahwa belum ada kepastian terkait wacana yang akan mengisi kekosongan jabatan kepala daerah selama dua tahun itu dari unsur TNI-Polri.
Menurutnya, hal tersebut merupakan wacana yang dikembangkan pemerintah. Namun secara resmi belum ada rapat dengar pendapat, antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh karena itu, Saleh meminta masyarakat menunggu hasilnya seperti apa.
Ia berharap keputusan apapun yang ditetapkan jangan sampai mengganggu pembangunan. Pembangunan tidak boleh berhenti. "Kami dari komisi A berharap pembangunan jangan sampai terbengkalai gara-gara masa transisi itu. Karena lama, 2 tahun. Pembangunan tidak boleh terhenti," ujarnya dalam kunjungan kerja di Kabupaten Batang, Selasa (19/10/2021).
Selain itu, lanjut Saleh, karena hal itu menyangkut masalah birokrasi, maka Ia berpesan agar birokrasi tidak boleh diacak-acak. "Tiba-tiba orang yang menjabat mengacak-acak, ganti ini, ganti itu. Kami harapkan itu tidak terjadi," tegasnya.
Selanjutnya, kata dia, perlu diperhatikan untuk kesuksesan Pilpres, Pemilu, dan Pilkada. Kalau skenarionya adalah Pileg di bulan Mei 2024, kemudian Pilkada di 2025, kekosongan jabatan akan semakin lama.
"Kita berharap di Februari 2024 Pileg dan Pilpres, kemudian bulan Oktober 2024 Pilkadanya. Kita tunggu saja Kemendagri dan Komisi II DPR RI seperti apa hasilnya," tandasnya. (fel)