KOTA - Kelompok perempuan rentan yang terdiri dari perempuan kepala keluarga, korban kekerasan, disabilitas dan perempuan rentan lainnya berhasil merampungkan pembuatan 39 ribu masker yang menjadi bagian dari program Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) Pemprov Jawa Tengah. Masker hasil produksi kelompok perempuan rentan tersebut, kemudian diserahkan kepada Wali Kota Pekalongan sebagai simbolis selesainya program.
Penyerahan masker secara simbolis diwakili oleh Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyrakat Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA), Susilo kepada Wali Kota M Saelany Machfudz didampingi Sekda Kota Pekalongan, Sri Ruminigsih, di ruang kerja wali kota, Jumat (29/5/2020).
Wali Kota mengatakan, masker tersebut merupakan hasil dari program JPE Pemprov Jawa Tengah melalui dana tak terduga yang kemudian memberdayakan kelompok perempuan rentan. Ada 39 ribu masker yang diproduksi dan seluruhnya dibiayai oleh Pemprov Jawa Tengah. Pemberdayaan masyarakat melalui order pembuatan masker tersebut, bukan kali pertama diberikan. Sebelumnya dikatakan Wali Kota Pemprov Jawa Tengah melalui Dindagkop UKM Kota Pekalongan juga menggandeng UMKM untuk pembuatan 133 ribu masker.
"Untuk hasil produksi dari kelompok perpuan rentan ini, 20% diantaranya diserahkan kembali ke Pemprov Jawa Tengah untuk didistribusikan. 80% sisanya, atau sekitar 31 ribu diserahkan ke Tim Gugus Tugas untuk didistribusikan di Kota Pekalongan. Dari jumlah itu 35% kami kembalikan ke kelompok perempuan rentan untuk dimaanfaatkan kembali," tuturnya.
Untuk pendistribusian dari Tim Gugus Tugas, Wali Kota menyatakan akan menyasar beberapa target salah satunya bidang pendidikan di mana sekolah akan kembali aktif karena masuk fase 'new normal'. "Masker akan kami bagikan salah satunya ke sekolah. Juga ke masyarakat luas untuk mendorong agar masyarakat lebih tertib dalam menggunakan masker," tambahnya.
Wali Kota menegaskan bahwa penggunaan masker akan lebih ditekankan kembali termasuk mempertimbangkan adanya sanksi-sanksi tegas. Dengan banyaknya masker yang terus dibagikan Pemkot maupun elemen masyarakat lain, Wali Kota yakin bahwa saat ini seluruh masyarakat sudah memiliki masker.
"Edukasi pentingnya penggunaan masker akan terus dilakukan. Memang kita belum memberlakukan sanksi tapi akan kami lihat perkembangannya kalau tetap tidak bisa dikendalikan maka akan ada tindakan tegas. Seperti untuk pelayanan publik tidak akan dilayani jika tak bermasker. Ini merupakan salah satu upaya agar penyebaran Covid-19 di Kota Pekalongan bisa terkendali," katanya.
Sementara itu, Plt Kepala DPMPPA, Susilo menjelaskan bahwa dalam produksi masker tersebut pihaknya menggandeng kelompok perempuan rentan dan perempuan kelala keluarga. Ada 26 kelompok dengan masing-masing memiliki anggota sebanyak 10 orang. Per kelompok kemudian diberikan target pembuatan sebanyak 1.500 masker.
"Tujuan pemberdayaan ini adalah untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Karena adanya pandemi ini banyak kelompok perempuan rentan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan akibat terdampak Covid-19. Sehingga dengan pemberdayaan ini diharapkan mereka bisa tetap mendapatkan penghasilan. Selain itu 35% masker yang diserahkan ke Kota Pekalongan kami kembalikan ke mereka untuk dimanfaatkan. Dijual lagi juga boleh," jelasnya.
Proses pembuatan masker oleh kelompok tersebut, dikatakan Susilo selesai hanya dalam waktu setengah bulan. "Kemarin deadline 28 Mei 2020 dan alhamdulillah sebelum tanggal itu semua kelompok sudah berhasil menyelesaikan sesuai target," tandasnya.(nul)