Dimulai Sejak 2016, Program PTSL di Kota Santri Telah Mencapai 70 Persen

"Boleh saja dijaminkan asal tidak untuk konsumtif, beli mobil, motor dan sebagainya. Tapi untuk kepentingan manfaat usaha, penambahan modal. Sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat," tandas Sujarno.

Karena dengan diterimanya sertipikat oleh masyarakat, apabila tidak diberikan pengertian tentang pemanfaatnya, dikhawatirkan digunakan tanpa manfaat.

"Jadi sekalian saja disosialisasikan agar digunakan secara baik dengan dijadikan agunan secara bermanfaat untuk kesejahteraan," jelas Kepala BPN.

Sementara Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi menambahkan, keberadaan sertipikat itu sebagai pembatas hak milik, untuk meminimalisir konflik, karena kepemilikan sudah jelas.

"Jadi harus dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat, dan untuk Desa Brengkolang ini sudah semua apabila dilihat dari populasi penduduk, sekitar 1200 an," tambah dia.

Tak hanya itu, kegiatan pembagian sertipikat program PTSL yang dilakukan secara massal di desa-desa, sekaligus dimanfaatkan untuk sosialisasi seluruh program yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, seperti Pilkades tanpa pembagian uang, program kudu sekolah, dan lain sebagainya.

"Yang jelas kesempatan bertemu dengan masyarakat ini, kita jadikan sebagai media untuk sosialisasi program pemerintah juga. Supaya masyarakat ikut berperanserta dalam menyukseskan program tersebut," jelas bupati.