*Perlu Inovasi-inovasi untuk Memenuhi Kekurangan Pegawai
Rencana penghapusan tenaga honorer yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat, dinilai kurang tepat. Pasalnya, hal itu justru akan menyulitkan dalam pemenuhan kebutuhan pegawai disejumlah instansi yang saat ini justru kekurangan tenaga.
"Saat ini saja banyak instansi yang kekurangan pegawai, sehingga tenaga honorer tidak memungkinkan jika dihapus. Untuk guru saja saat ini kurang, sehingga jika dipangkas, maka bisa tidak ada guru, trus yang mau ngajar siapa," ujar Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ketika ditemui usai Grand Launching Mall Pelayanan Terpadu (MPP) Kabupaten Batang, Kamis (23/1/2020).
Ganjar menyebutkan bahwa saat ini jumlah guru yang ada masih kurang, sehingga tidak memungkinkan jika honorer dihapus seluruhnya. Sehingga komprominya adalah membuat honorer, namun menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (MenPan RB) yang bagus adalah jika daerah mengangkat honorer, maka harus siap membiayai dan tidak dibebankan pada pemerintah pusat.
"Tadi perintah pak MenPann RB, oke syaratnya kalau daerah mau mengangkat honorer harus siap membiayai, jangan dibebankan pada pemerintah pusat. Itulah kekuatan otonomi daerah, dan menurut saya itulah cara kompromi pak MenPan RB memberi izin situasi yang sangat bagus," jelas Ganjar Pranowo.
Terkait hasil pembahasan KemenPan RB dan DPR RI honorer akan dihapus, Ganjar menyebutkan jika negara belum bisa memenuhi kekurangan pegawai, maka hal itu seharusnya tidak boleh. Karena itulah harus ada inovasi untuk memenuhi kekosongan dan kekurangan pegawai yang terjadi saat ini.
"Sebenarnya ada formula PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) itu bisa memenuhi kebutuhan pegawai. Namun untuk kerja-kerja yang sifatnya terbatas, maka dikontrakkan saja untuk menghindari rekrutmen honorer. Jadi ada terminasi waktu untuk memenuhi kekurangan pegawai yang terjadi saat ini," beber Ganjar Pranowo.
Ganjar menambahkan, sebenarnya banyak inovasi yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai, yang penting pelayanan publik tidak terganggu.
"Selama pemerintah belum bisa jaminan memenuhi kebutuhan pegawai, maka tenaga kontrak diperlukan. Tinggal formatnya, bisa PPPK maupun harian lepas ataupun konsep honorer. Namun jika honorer tidak dikehendaki, maka format harian lepas itu bisa dilakukan" tandas Ganjar. (don)