Kalangan honorer gempar dengan informasi masuknya 'honorer tidur' dalam pendataan tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN). Disebut-sebut sejumlah daerah memasukkan data orang lama yang bukan honorer, karena mempunyai nomor tes 2013.
Honorer K2 merasa risau karena jumlah mereka bakal membengkak.
Pengurus Pusat Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Eko Mardiono mengungkapkan saat seleksi CPNS 2013, hanya bisa dilakukan oleh honorer K2 yang memiliki nomor tes, tetapi anehnya saat pengumuman muncul peserta bodong yang lulus.
"Ini yang kami khawatirkan, karena memiliki nomor tes CPNS 2013, honorer bodong ini akan didata Badan Kepegawaian Daerah (BKD)," kata Eko kepada JPNN.com, Minggu (7/8).
Senada itu.Pembina Honorer K2 Tenaga Administrasi Nur Baitih mengungkapkan pendataan tenaga non-ASN disambut antusias.
Mereka sangat berharap bisa didata BKD dan kemudian masuk pendataan honorer di aplikasi BKN.
Kesempatan itu hanya berlaku satu kali. Sebab, pascatahun 2014 seusai tes honorer K2, data yang tersisa selalu tidak jelas.
"Harapan kami dengan pendataan ini tentunya bisa menjadi pintu awal masuk bisa jadi ASN," ucapnya.
Nur mengungkapkan sejak pendataan honorer dilakukan pemerintah, banyak K2 gelisah. Itu setelah kemunculan honorer tidur alias tidak bekerja lagi, tetapi meminta didata lagi.
Kondisi tersebut kata Nur, sangat membahayakan. Walaupun pendataan lewat BKD, tetapi tetap ada peluang permainan di daerah.
'Nah, ini harus diantisipasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga. Bisa saja ada permainan di daerah," cetusnya.
Nur mengimbau BKD harus cermat dengan isi aturan SE MenPAN-RB tentang Pendataan Tenaga Non-ASN di instansi pusat dan daerah.
Tidak menutup mata juga tambah Nur, kalau di daerah biasanya sistem kekeluargaannya kencang. Tidak dipungkiri juga itu bisa saja terjadi asal memasukkan keluarganya.
"Kasihan teman-teman yang mengabdi lama malah tidak terdata. Ini harus ditegaskan sekali lagi, jangan ada data honorer siluman," tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan kalau melihat jumlah honorer K2 tersisa di 2014 jumlahnya hanya 439.956. Jumlah itu jauh berkurang dari tahun ke tahun, apalagi sudah banyak yang diangkat PNS dan PPPK.