Namun, masih ada sekitar kurang lebih 300 ribu sisa honorer K2, baik guru dan tenaga administrasi.
"Jika nanti hasil akhir pendataan ini jumlah honorer K2 membengkak berarti benar banyak permainan data di daerah," tegas Nur.
Atas nama honorer K2 tenaga administrasi, Nur berharap BKN dan menPAN-RB harus tegas ke daerah. Jangan bosan-bosan mengingatkan daerah agar tidak sembarang memasukan data tersebut di aplikasi. Semua harus sesuai real di lapangan.
Artinya, pengawas di bawah juga harus diperketat.
"Kami khawatir jumlah honorer K2 bakal bertambah banyak nantinya. Logikanya adalah berkurang iya, bukan bertambah," ujarnya.
Kalau jumlah makin bertambah tambah Nur, ini yang akan membuat keputusan akhir penyelesaiannya makin berlarut-larut. Bukan selesai malah dibiarkan saja sama pemerintah
"Kasihan juga kan. Semoga pendataan honorer ini berjalan lancar. Para BKD juga bisa tertib mengikuti aturan yang sesuai dengan SE MenPAN-RB nomor 1511," pungkasnya. (esy/jpnn)