KAJEN - Untuk menjamin pelayanan di bidang kesehatan, Pemkab Pekalongan mengalokasikan anggaran Rp 21 miliar untuk menanggung biaya kesehatan masyarakat Kota Santri dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menyatakan, jaminan kesehatan sangat penting untuk penanganan hal tidak terduga seperti sakit. Untuk itu, Asip mengajak masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam jaminan kesehatan yang dinaungi BPJS Kesehatan.
"Dana BPJS yang disediakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan lumayan banyak, karena ada sekitar Rp 21 miliar untuk menanggung biaya kesehatan masyarakat Kota Santri," katanya, dalam rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Kabupaten Pekalongan semester I BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Bupati, Rabu (27/2).
Ditandaskannya, Pemkab Pekalongan bersama BPJS Pekalongan mempunyai komitmen bersama, agar seluruh masyarakat dapat terlayani oleh jaminan kesehatan. "Sebelumnya kami sudah bertemu dengan kepala cabang BPJS Pekalongan dan berkomitmen dengan gotong-royong semua akan tertolong, yang akan diterapkan dalam jaminan kesehatan," jelasnya.
Bupati akan terus mendorong partisipasi masyarakat agar ikut dalam BPJS, baik jaminan kesehatan mandiri ataupun yang ditanggung pemerintah. "Guna menyukseskan dan mendorong partisipasi masyarakat agar dapat dicover oleh BPJS, kami akan lebih efisien dalam penggunaan bantuan sosial yang sekiranya bisa dialihkan ke dana BPJS untuk masyarakat," tambahnya.
Rapat sendiri di antaranya dihadiri oleh Sekda Mukaromah Syakoer beserta para kepala Organisasi Profesi Daerah (OPD) terkait, dan pimpinan beserta jajaran BPJS Kesehatan Kabupaten Pekalongan. (ap5)