KOTA - Dalam rapat bersama lintas OPD dengan Komisi C DPRD Kota Pekalongan, Rabu (29/1/2020), DPRD meminta kepada Pemkot Pekalongan agar dapat menyusun perencanaan pencegahan banjir pada tahun 2021 mendatang. Sebab yang selama ini terjadi penanganan banjir hanya berfokus pada penanganan saat terjadi bencana yakni memberikan bantuan kepada korban banjir. Namun belum ada upaya jelas bagaimana mencegah bencana banjir kembali terjadi.
"Dari tahun ke tahun, banjir di Kota Pekalongan ini sudah merata di empat kecamatan. Jadi ini sudah brayan, brayan banjir. Kita harus melihat apa saja faktor terjadinya banjir, yaitu hujan dan drainase, sungai serta rob. Saya ingin agar pemerintah ada tindak lanjut untuk melakukan pencegahan terhadap faktor-faktor itu sehingga banjir bisa dicegah. Saya ingin 2021 nanti muncul perencanaan pencegahan banjir di Kota Pekalongan. Ini wewenangnya ada di Bappeda sehingga kami minta bisa diwujudkan," tutur Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan, Nusron.
Dia memaparkan, masing-masing faktor penyebab banjir sebenarnya bisa diatasi melalui perencanaan yang baik. Untuk masalah drainase, setelah nanti masterplan drainase dibuat dan diwujudkan perbaikan dia meminta agar OPD terkait menyiapkan satu tim khusus untuk melakukan pembersihan drainase secara rutin dari hulu ke hilir.
"Jadi pembersihan jangan hanya dilakukan saat hujan saja, karena percuma. Paling tidak, bisa dilakukan pembersihan rutin minimal dua kali dalam setahun dari hulu ke hilir," katanya.
Selanjutnya terkait masalah sungai, dikatakan Nusron bahwa sungai saat ini memang menjadi kewenangan provinsi. Untuk itu pemkot harus lebih aktif berkomunikasi untuk meminta adanya normalisasi maupun pembangunan tanggul. Karena menurutnya, anggaran baik dari provinsi maupun pusat sebenarnya bisa diakses. Bahkan dia juga mengusulkan agar ke depan kegiatan TMMD yang biasa dilakukan bersama TNI agar difokuskan untuk pembangunan tanggul sungai.
Sedangkan terkait rob, pihaknya bersyukur saat ini sudah ada tanggul raksasa yang paling tidak sudah bisa menangani rob di beberaoa wilayah. Namun dia mengingatkan bagaimana melakukan pencegahan dampak dari tanggul. "Alhamdulillah rob sudah tertangani walaupun belum maksimal. Karena yang sebelah barat ini maish terputus sehingga harus dilanjutkan bagaimana setelah tanggul selesai itu dipikirkan kemana air rob ini akan lari dan dilakukan pencegahan," paparnya.
Sekretaris Komisi C, Nashrullah, meminta kepada OPD terkait agar benar-benar bergerak dan melakukan penanganan terhadap permasalahan yang sudah teridentifikasi dan dibahas dalam rapat tersebut. "Saya harap OPD terkait bisa langsung bergerak. Jangan sampai hasil dari rapat ini hanya sekedar rapat, tapi benar-benar ada tindaklanjutnya," pesannya.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Komisi C, Makmur S Mustofa. Dia meminta agar masalah yang sudah diungkap dalam rapat tersebut bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. Mustofa menyatakan, dalam waktu dekat Komisi C akan menggelar rapat serupa untuk melihat sejauh mana tindaklanjut yang sudah dilakukan.
"Dalam waktu dekat, akan kembali digelar rapat seperti ini untuk menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan OPD sesuai dengan masukan yang muncul hari ini. Dalam rapat kerja selanjutnya, kami ingin meminta jawaban atas tindaklanjut yang sudah dilakukan masing-masing OPD," katanya.
Sementara itu, dalam laporan penanganan banjir, Plt Kepala Dinsos P2KB, Budiyanto menjelaskan bahwa dalam banjir kemarin pihaknya sudah menyalurkan sebanyak 2.382 nasi bungkus kepada korban banjir dengan prioritas mereka yang ada di pengungsian. Terkait adanya keterlambatan, dia menjelaskan bahwa pengadaan nasi bungkus tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah rumah makan. Sehingga keterlambatan ini dipengaruhi teknis dari masing-masing rumah makan maupun katering dalam menyiapkannya," kata Budiyanto.
Dia melanjutkan, Dinsos P2KB memiliki anggaran khusus untuk penanganan banjir sebesar Rp360 juta yang digunakan untuk logistik. Anggaran tersebut, belum sama sekali dikeluarkan dalam penanganan banjir kemarin. "Dari jumlah itu, Rp250 juta khusus untuk makanan dan logistik. Kami juga bisa meminta bantuan dari provinsi yang disiapkan sebanyak 100 ton besar jika kondisi darura," tambahnya.
Selain terkait logistik, dalam rapat tersebut juga dibahas terkait operasional pompa yang banyak dikeluhkan. Kepala DPU-PR, Nur Priyantomo menjelaskan bahwa Kota Pekalongan memiliki 21 pompa permanen dan 3 pompa mobile. Namun untuk operasional, tidak semua pompa bisa dijalankan 24 jam karena bisa jebol.
"Nah terkadang saat off itu ada warga komplain dan mempertanyakan kenapa tidak diaktifkan. Selain itu, pompa difungsikan juga tergangung kondisi. Contoh saat Sungai Meduri atau Bremi limpas, ini tidak bisa dioperasionalkan karena akan mubazir. Air hanya berputar dan tidak bisa dibuang di sungai," katanya.
Terkait dengan drainae, DPU-PR juga tengah menunggu penyusunan masterplan drainase. Ketika sudah siap, maka DPU-PR dikatakannya dapat langsung mengeksekusi dengan melakukan revitalisasi.
"Untuk drainase, selain adanya drainase bermasalah kondisi topografi Kota Pekalongan juga berpengaruh karena hanya 1 meter di bawah permukaan laut sehingga ini juga mempengaruhi dalam aliran pembuangan. Juga adanya bangunan-bangunan liar di atas saluran yang menjadi penghambat aliran air. Sehingga ini juga harus diselesaikan," jelasnya.